Results 51 to 60 of about 145 (91)

KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PROSES PIDANA [PDF]

Perspektif, 2005
Diskresi represent the kewenangan free from the Police Republic of indonesia to determine the stages; steps in course of crime. Diskresi Police executed by pursuant to Law No 2 Th. 2002 about State police of Republic of Indonesia also conducted by construction of profession and code of etik profession of to be action of State police functionary ...
openaire   +1 more source

KEWENANGAN DISKRESI MENGENAI PELUANG SIKAP TINDAK ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERBERDAYAAN HUKUM PROGRESIF

Masalah-Masalah Hukum, 2020
Beban tugas administrasi negara dalam menjalankan “public service” dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang semakin luas, sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sementara itu peraturan perundangan yang ada tidak cukup akomodatif, dengan demikian akan
Wijaya Wijaya
doaj   +1 more source

Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 2022
Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten Di Provinsi Aceh yang berpedoman kepada undang-undang tersebut, mengingat bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai bupati ...
null Juanda Syahputra, Budiman Ginting, Mirza Nasution, null Affila   +3 more
openaire   +1 more source

Diskresi Hukum dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN, 2020
ABSTRACT: Marriage is one important part in the journey of human’s life. According to the Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 1: Marriage is a physical-mental bond between a man and a woman, as a husband and a wife, aiming to create an eternal and happy family/household based on God Almighty.
openaire   +1 more source

REFORMULASI DISKRESI DALAM PENATAAN HUKUM ADMINISTRASI

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012
<p>Instrumen hukum paling klasik untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah Hukum Administrasi Negara (HAN). Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, birokrasi menjadi alat yang efektif didalam menjalankan pengelolaan negara.
openaire   +2 more sources

DISKRESI HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN IJTIHAD

Jurnal Hukum Islam, 2009
Discretion is the authority possessed by public officials (police, preacher, civil servants, judges and others) to make any policies on the basis of his own initiative. They have independency and do not fall in the trap of the rigid existing rules, otherwise the decision they make must be in accordance with the circumstances and conditions; and viewed ...
openaire   +1 more source

Eksistensi Kewenangan Diskresi Kepala Daerah Dalam Penataan Ruang

Pagaruyuang Law Journal, 2020
Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan diskresi kepala daerah dalam penataan ruang adalah Kepala daerah melaksanakan diskresi berdasarkan 3 (tiga) poin penting pertama kondisi darurat yang tidak mungkin mmenetapkan peraturan, kedua belum ada peraturan yang mengatur, ketiga sudah ada peraturannya tetapi redaksinya multitafsir dan penggunaan ...
Yanto Demetus Modu, Saryono Yohanes, Umbu L. Pekuwali   +2 more
openaire   +1 more source

Menilik Diskresi pada Satuan Pendidikan: Aktualisasi Sistem Pembelajaran Berbasis Mesjid TK Al-Furqan Kota Bukittinggi Sebagai Sebuah Inovasi Dalam Membangun Karakter Religius Pada Anak Sejak Usia Dini

JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), 2019
Sistem pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Fachrur Rozi
doaj   +1 more source

DISKRESI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI

Badamai Law Journal, 2020
Tujuan yang akan dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tindakan diskresi yang dapat termasuk tindakan melanggar hukum, apakah tindakan diskresi dapat dipidana. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
openaire   +2 more sources

Diskresi Polisi Republik Indonesia dalam Lalu Lintas

UNISKA LAW REVIEW, 2020
Penelitian ini mengkaji tentang upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta upaya untuk mengatasi hambatan diskresi lalu lintas tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam hambatan polri dalam menggunakan upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta upaya untuk mengatasi hambatan diskresi ...
openaire   +1 more source