Results 31 to 40 of about 2,028 (122)

PERTAUTAN YANG LEGAL DAN YANG ETIS: PEMAKNAAN REGULASI KPU DAN BAWASLU DALAM PUTUSAN DKPP

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2022
Dalam konteks kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri, di sisi lain terdapat peran saling ...
Muhlisin Muhlisin, null Luqman Hakim, null Rian Adhivira Prabowo   +2 more
openaire   +1 more source

Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiya

Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagai state auxiliary agent berdasarkan siyasah dusturiyah.
Juwita Rahayu Manurung, Irwansyah Irwansyah   +1 more
doaj   +1 more source

The Influence of the Decision of the Honorary Council of Election Organizer on the Process of Selecting President and Vice President Candidates

RechtIdee
The main component of the main pillar of every democratic system is the existence of a mechanism for regularly channeling people's opinions using general elections which are held periodically.
Muhammad Hendi Hidayat Romadhoni, Rima April Lisa, Dhifa Rifky Aviansyah, Warit Aziz   +3 more
doaj   +1 more source

PENGARUH PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2014

Fiat Justisia, 2017
The implementation process of the election of Governor of Lampung in 2014 was still a lot of controversy with the process so complicated that ultimately resulted elected leaders, after the long process, sprang DKPP decision relating to the election of ...
Aryo Fadlian
doaj   +1 more source

PELANGGARAN KODE ETIK BERAT OLEH ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU TAHUN 2014 DAN PILKADA TAHUN 2015

Jurnal Ilmu Sosial, 2017
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari periode pemilu sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat yang diberhentikan oleh DKPP selama ...
Dr. Aidinil Zerra, Dr. Emeraldy Chatra, Yulia Sari S.IP   +2 more
doaj   +3 more sources

EVALUASI KINERJA DKPP DALAM PENANGANAN KASUS PEMILUKADA SERENTAK JAWA BARAT TAHUN 2015

Jurnal Wacana Politik, 2017
ABSTRAK  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menjadi lembaga yang turut menciptakan pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas. Sebagai lembaga baru yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, DKPP dibebankan dengan banyak kasus sengketa etika pemilu pada babak baru sejarah pemilu daerah serentak di Indonesia Tahun 2015. Penelitian
Mudiyati Rahmatunnisa, Siti Witianti, Hendra Hendra   +2 more
openaire   +1 more source

Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jurnal USM Law Review
The research aims to analyze the legal certainty of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) based on Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 about ethics' violation of general election organizing institutions.
Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba   +1 more
doaj   +1 more source

EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DIKAITKAN DENGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA [PDF]

, 2015
Etika pada dasarnya mengajarkan dan menekankan kepada setiap individu termasuk penyelenggara pemilu untuk mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang dilaksanakan dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai moral.
SUPRIARJO SILABAN, NPM. 101000266
core  

TUGAS DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 [PDF]

, 2015
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu.
NURIZA
core  

Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor : 23 -25/DKPP-PKE-I/2012 [PDF]

, 2014
The Honorable General Elections Administrator Council (DKPP) was formed to check and decide on the complaints and/or reports about ethical codes violation allegations done by General Elections Administrator based on the mandate of Undang-undang Number 15
Hendri, W. (William)
core