Results 1 to 10 of about 51,971 (187)

Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
  The contestation to National Election Act’s implementation or principle of lex specialis derogat legi generalis as rule’s problem reference to regional dispute in Aceh. This research is a normative legal related to Aceh Election and Qanun on Election.
Titis Anindyajati   +2 more
doaj   +1 more source

The Code of Ethics and Disciplinary Management of Political Parties Member

open access: yesConstitutionale, 2022
Violation of the law which includes ethical violations is actually an act contrary to the ethical rules of regulations for members of political parties. Still, these violations indicate an increase in public officials from political parties.
Kausar Jumahir Lesen   +2 more
doaj   +1 more source

Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia

open access: yesMahadi, 2022
Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang dalam konteks masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki sisi pro kontra sehingga dibutuhkan ...
Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita
doaj   +1 more source

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Demokrasi Lokal [PDF]

open access: yes, 2013
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal, kemudian juga menguraikan bagaimana pola-pola putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal.
Wicaksono, S. P. (Sigit)
core   +4 more sources

Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara

open access: yesJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021
Omnibus lLaw menjadi perdebatan di masyarakat karena dianggap sebagai alat untuk memangkas secara instan ruwetnya regulasi di Indonesia. Keruwetan ini menjadi penyebab lambatnya negara menggapai kesejahteraan.
Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi
doaj   +1 more source

Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2020
Kebijakan perusahaan atau instansi yang melarang seorang pegawai menikah dengan rekan kerja sering dianggap wajar untuk mencegah konflik kepentingan dan penurunan kinerja pegawai.
Winda Wijayanti, Alboin Pasaribu
doaj   +1 more source

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
The involvement of ex-convicts in political contests sparked a discourse on human rights and their protection by the Constitutional Court. This paper will answer constitutional dynamics of these rules through the decisions of the Constitutional Court ...
Agusniwan Etra
doaj   +1 more source

Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia

open access: yesKhazanah Hukum, 2021
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan  Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ajudikasi konstitusional menurut prinsip konstitusionalisme dan demokrasi.
Diyar Ginanjar Andiraharja
doaj   +1 more source

MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan semangat berkonstitusi.
Madaskolay Viktoris Dahoklory
doaj   +1 more source

Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

open access: yesJurnal Konstitusi, 2018
Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara itu terdapat 2 (dua) hal penting yang harus dieksplorasi yaitu soal ...
Anna Triningsih   +1 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy