Results 21 to 30 of about 38,376 (190)

Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan

open access: yesJurnal Konstitusi, 2019
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat reformasi 1998 yang menginginkan adanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejak dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Oly Viana Agustine   +2 more
doaj   +1 more source

Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia

open access: yesDiversi, 2021
Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait Jaminan Fidusia yang mengakibatkan penambahan beban kerja bagi Pengadilan.
Andhyka Muchtar
doaj   +1 more source

Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
In making international agreements, the political influence of the presidential authority dominates over the authority the House of Representative. Ideally, the President and the DPR should be able to provide cumulative interpretations for the primat ...
Erlina Maria Christin Sinaga   +1 more
doaj   +1 more source

Kewajiban Pemenuhan Hak Konstitusional Teman Tuli dalam Mengakses Informasi di Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2021
As one of the judiciary bodies in Indonesia, which plays a role as the human right protector, the Constitutional Court have a significant part to ensure the fulfilment of the Indonesians’ human right.
Rima Yuwana Yustikaningrum
doaj   +1 more source

Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
Article 6A (1) of 1945 Constitution  regulated  that  the  President and the Vice President of the Republic elected as a pair by direct voting from all citizen. Based on this rule, the position of the President and Vice President is quite powerful, thus
M. Laica Marzuki
doaj   +1 more source

Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung [PDF]

open access: yesJurnal Konstitusi, 2021
The separation of judicial review authority of the rules and regulation between the Supreme Court and the Constitutional Court raises many questions, what is the reason for the Reform of the 1945 Constitution to make this separation. The results of the study state that in countries that adopt the civil law system submit all judicial review authority to
openaire   +2 more sources

Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
Status keistimewaan Provinsi DIY dalam kurun waktu sekian lama lebih sering diinterpretasikan sebagai istimewa dalam hal wilayah yang dulunya berbentuk kerajaan, istimewa dalam pemimpin yaitu dipimpin dwi tunggal dari lingkungan Kasultanan dan ...
Fajar Laksono   +5 more
doaj   +1 more source

Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik

open access: yesJurnal Konstitusi, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia.
Pan Mohamad Faiz, Muhammad Reza Winata
doaj   +1 more source

Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga

open access: yesJurnal Konstitusi, 2019
Jaminan konstitusi terkait hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak konstitusional untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 153 ayat (1 ...
Muhammad Reza Winata   +1 more
doaj   +1 more source

Indonesian National Army Involvement in Handling Terrorism Action from Legal Perspective

open access: yesConstitutionale, 2021
The crime of terrorism is an extraordinary crime against humanity, including a “serious crime” whose number of actions has increased. It requires handling with exceptional measures and "serious measures" with still respecting human values.
Wilma Silalahi
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy