Results 21 to 30 of about 51,971 (187)

Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020

open access: yesJurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2022
Penelitian ini bertujuan menganalisis Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Tipe penelitian yaitu yuridis normative dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus.
Alfian Reymon Makaruku
doaj   +1 more source

Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat. Salah satunya terkait penundaan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah melahirkan doktrin baru mengenai kekuatan hukum mengikatnya putusan MK.
M. Mahrus Ali   +2 more
doaj   +1 more source

Dari Sekadau ke Sabu Raijua: Menakar Jejak Bawaslu dalam Dinamika Persidangan di Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
The Election Supervisory Body (Bawaslu) in the hearing of 2020 Regional Head Election Dispute played an essential role as a supervisor and its statements in the field became one of the keys for the Constitutional Court of Justice to obtain balanced ...
Rima Yuwana Yustikaningrum   +1 more
doaj   +1 more source

Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

open access: yesCREPIDO, 2023
Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 berimplikasi pada jabatan hakim konstitusi yang jabatannya tidak berdasarkan periodisasi. Hal ini direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengganti hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.
Sirajul Munir   +2 more
openaire   +1 more source

Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan

open access: yesJurnal Konstitusi, 2019
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat reformasi 1998 yang menginginkan adanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejak dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Oly Viana Agustine   +2 more
doaj   +1 more source

Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia

open access: yesDiversi, 2021
Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait Jaminan Fidusia yang mengakibatkan penambahan beban kerja bagi Pengadilan.
Andhyka Muchtar
doaj   +1 more source

Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
In making international agreements, the political influence of the presidential authority dominates over the authority the House of Representative. Ideally, the President and the DPR should be able to provide cumulative interpretations for the primat ...
Erlina Maria Christin Sinaga   +1 more
doaj   +1 more source

Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
Article 6A (1) of 1945 Constitution  regulated  that  the  President and the Vice President of the Republic elected as a pair by direct voting from all citizen. Based on this rule, the position of the President and Vice President is quite powerful, thus
M. Laica Marzuki
doaj   +1 more source

Kewajiban Pemenuhan Hak Konstitusional Teman Tuli dalam Mengakses Informasi di Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2021
As one of the judiciary bodies in Indonesia, which plays a role as the human right protector, the Constitutional Court have a significant part to ensure the fulfilment of the Indonesians’ human right.
Rima Yuwana Yustikaningrum
doaj   +1 more source

Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung [PDF]

open access: yesJurnal Konstitusi, 2021
The separation of judicial review authority of the rules and regulation between the Supreme Court and the Constitutional Court raises many questions, what is the reason for the Reform of the 1945 Constitution to make this separation. The results of the study state that in countries that adopt the civil law system submit all judicial review authority to
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy