Results 31 to 40 of about 51,971 (187)

Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

Jurnal Konstitusi, 2016
Status keistimewaan Provinsi DIY dalam kurun waktu sekian lama lebih sering diinterpretasikan sebagai istimewa dalam hal wilayah yang dulunya berbentuk kerajaan, istimewa dalam pemimpin yaitu dipimpin dwi tunggal dari lingkungan Kasultanan dan ...
Fajar Laksono, Helmi Kasim, Nallom Kurniawan, Nuzul Qur’aini Mardiya, Ajie Ramdan, Siswantana Putri Rachmatika   +5 more
doaj   +1 more source

Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik

Jurnal Konstitusi, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia.
Pan Mohamad Faiz, Muhammad Reza Winata
doaj   +1 more source

Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga

Jurnal Konstitusi, 2019
Jaminan konstitusi terkait hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak konstitusional untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 153 ayat (1 ...
Muhammad Reza Winata, Intan Permata Putri   +1 more
doaj   +1 more source

Indonesian National Army Involvement in Handling Terrorism Action from Legal Perspective

Constitutionale, 2021
The crime of terrorism is an extraordinary crime against humanity, including a “serious crime” whose number of actions has increased. It requires handling with exceptional measures and "serious measures" with still respecting human values.
Wilma Silalahi
doaj   +1 more source

Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2016
In the context of history and politics, in fact, indigenous people have been there ahead of the country of Indonesia. Protection of customary law community unit to defend their constitutional  rights  if there are laws  that harm their constitutional ...
Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, Nallom Kurniawan   +3 more
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Yuridika, 2015
Permasalahan penelitian ini adalah apa Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dan apa penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X ...
Fajar Widodo
doaj   +1 more source

Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif

Jurnal Konstitusi, 2016
The Constitutional Court has created a legal breakthrough in handling the local head election dispute, in order to uphold the democracy and break     away from habitual practice of systematic, structured, and massive (STM) violations.
M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih   +5 more
doaj   +1 more source

Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Legislasi Indonesia, 2019
Ketidakpercayaan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi tentu menjadi satu masalah dalam proses pencarian keadilan di Indonesia. Hanya dikarenakan Ketua Mahkamah Konstitusi diduga melakukan lobi-lobi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dianggap Mahkamah Konstitusi tidak lagi objektif ...
openaire   +2 more sources

Mahkamah Konstitusi Dalam Konstruksi Sistem Peradilan Impeachment [PDF]

, 2014
Mahkamah Konstitusi merupakan institusi peradilan yang dipercaya oleh konstitusi (UUD 1945) untuk mengimplementasikan sistem peradilan impeachment.
Misranto, M. (Misranto)
core   +2 more sources

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM KONSTITUSI

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2009
The enforcement of constitutional law as stated in the authority of the Indonesian Constitutional Court may will run effectively in the form of equal horizontal-functional based on the doctrine of checks and balances in the separation of power, when the verdict issued by this constitutional court is accepted and implemented by the concerned parties ...
openaire   +3 more sources