Results 81 to 90 of about 553 (116)
Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Nusa Tenggara Timur memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan lingkungan melalui norma-norma lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
Laurentius Ni
doaj +1 more source
LEGALISASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
Abstract PMNA No.5 Ka. BPN of 1999 can actually provide a legal coverage by implementing article 3 of the UUPA. The criteria used to determine whether the above-mentioned rights exist or not tend to be more detrimental to this particular society and have not yet reflected the legal justice.
openaire +1 more source
Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi
This article reviews critically the evolution of the regulation of recognition of the rights of indigenous peoples in the Indonesian Constitution through historical and legal perspective. Using the customary law rights recognition theory as developed by constitutionalists on the experience of the struggle of indigenous peoples in several Latin American
openaire +2 more sources
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelindungan hukum serta strategi pemanfaatan ekonomi terhadap Rumah Adat Gebong Memarong sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang telah diakui sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Provinsi
Nurhayati Dzikri, Muhamad Aziz Zulkifli
doaj +1 more source
Rekonstruksi Pemaknaan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas Hutan Adat
This article aims to analyze the rights of Customary Law Communities (MHA) over Customary Forests. The research method used is normative with a conceptual and legislative approach. The concept or theory used is the property rights theory. The results of the study indicate that MHA rights in laws and regulations only include access rights, rights to ...
Wihelmus Jemarut, Kornelia Webliana B
openaire +1 more source
Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun
Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kelompok marga dengan marga yang sama atau perkawinan yang dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kerabat pada masyarakat batak toba.
Rebekka Nikita Siahaan, Diana Amir
doaj +2 more sources
Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik serta membagi hasil antara kedua pihak.
Mary Grace Megumi Maran +1 more
doaj +1 more source
PERAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN KETERTIBAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
In many indigenous communities, disputes are usually resolved through deliberation or a family approach involving traditional leaders, religious leaders or respected third parties. In this process, efforts are made to reach a solution that is favorable to all parties, without considering who is right or wrong, but rather the goal of restoring peace and
Ranti Suminar Endah +1 more
openaire +1 more source
Fenomena Tradisi Mabakkang Perspektif Masyarakat Hukum Adat
Bunga Anggraini +3 more
openaire +1 more source
KEABSAHAN PERKAWINAN SEDARAH MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA MENURUT HUKUM ADAT
Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Perkawinan sedarah dalam masyarakat adat batak toba yang merujuk pada hubungan perkawinan antara individu yang memilki hubungan kekerabatan, baik dalam garis lurus (seperti antara orang tua dan anak ) maupun garis samping ( seperti antara saudara kandung atau sepupu ).
openaire +1 more source

