DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR
This article discusses about Islamic law and Adat encounter in lelarian marriage practiced in East Lampung. Based on empirical research, it has been discovered that Islam becomes the core value of Eastern Lampung culture.
Muhammad Iqbal Juliansyahzen
doaj +1 more source
EKSISTENSI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH ADAT MENJADI TANAH MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA [PDF]
Tanah dan alam (sumber daya alam) memiliki arti dan makna sangat istimewa dalam masyarakat agraris dan bahari seperti Indonesia, yaitu sebagai wujud eksistensi, akar sosial budaya, alat produksi utama, simbol eksistensi dan status sosial ekonomi ...
: Nurdiany Umahuk, 141000123
core
MEMBACA PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK DARI PERSPEKTIF INTERLEGALITAS HUKUM
This paper will discuss the side of the interlegality and interlaw among customary law, religious law and state law in tribal societies in Indonesia, which is focused on the marriage of Sasak people.
Murdan Murdan
doaj +1 more source
Masyarakat adat dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam melakukan haknya tersebut, masyarakat adat mengalami berbagai hambatan dari pihak ketiga sebagai akibat adanya berbagai ...
Yuliana Primawardani
doaj +1 more source
UPACARA ADAT MARAS TAUN DESA BANTAN KECAMATAN MEMBALONG KABUPATEN BELITUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pandangan masyarakat mengenai Upacara Adat Maras Taun Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam, 2) Mengetahui makna Upacara Adat Maras Taun Desa Bantan Kecamatan ...
Ica Fitriyanti, 12144300023
core
Kearifan Lokal Dalam Bentuk Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan
Nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Adat Batak Bagian Selatan, memiliki makna yang dalam, baik dari segi adat maupun agama, sehingga perlu dilestarikan untuk menciptakan masyarakat yang peduli dengan sesama dan lingkungan.
Awar Sadat Harahap +2 more
doaj +1 more source
Abstrak: Kehidupan perekonomian masyarakat hukum adat sangat bergantung pada kekayaan sumber daya alam, dan hutan adat adalah salah satu dari sekian banyak kekayaan alam yang dapat dikelola. Namun tidak semua masyarakat hukum adat dapat mengelola hutan yang ada dalam wilayah adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini disebabkan karena kepemilikan ...
Victor Juzuf Sedubun +1 more
openaire +1 more source
Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia [PDF]
Perbedaan antara hukum pidana Indonesia yang tercermin dalam KUHP dengan struktur sosial menunjukkan telah terjadi pluralisme hukum. Perbedaan ini karena KUHP sebagai lex generalis berasal dari Belanda yang memiliki latar belakang perbedaan budaya dengan
Fajrin, Y. A. (Yaris) +1 more
core
Paradoxes of indigeneity: identity, the state, and the economy in Indonesia. [PDF]
Duile T.
europepmc +1 more source
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN PEMBERIAN GELAR ADAT DI BOLAANG MONGONDOW RAYA
Sejarah masuknya aturan hukum dari Belanda pada masa penjajahan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang wajib menggunakan hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah tersebut.
Nur Mohamad Kasim, Gusniarjo Mokodompit
doaj +1 more source

