Results 1 to 10 of about 57,363 (240)

Penguatan Demokrasi dari Desa di Masa Pandemi Covid-19: Problematika Pengembangan Program Desa Anti Politik Uang

open access: yesJPP (Jurnal Politik Profetik), 2023
Village can become an arena for strengthening democracy because national and regional and even village political agendas all lead to the village political arena.
Titin Purwaningsih   +4 more
doaj   +1 more source

Discourse Analysis

open access: yesBestuurskunde, 2021
After the issuance of the Constitutional Court Decision No.33 / PUU-Xlll / 2015 as the cancellation of the ban on dynastic politics, a number of candidates from the incumbent's relatives advanced in the direct Pilkada and mushroomed up to the 2020 ...
Moch Edward Trias Pahlevi   +3 more
doaj   +1 more source

Empowering the Election Supervisory Agency: Enforcement of Law Number 7 of 2017 on General Elections

open access: yesConstitutionale, 2022
The implementation of elections in Indonesia is governed by Law No. 7 of 2017 on General Elections, which establishes regulations for simultaneous elections.
Dwi Zaen Prasetyo
doaj   +1 more source

What determines incumbent vote in Indonesia? Understanding the roles of economic conditions, religiousness, political ideology, and incumbent performance

open access: yesAnalyses of Social Issues and Public Policy, Volume 23, Issue 2, Page 453-473, August 2023., 2023
Abstract This study investigates possible factors leading to voting for a presidential incumbent in Indonesia, a Muslim‐majority democratic country. In addition to economic factors, we argue that religious‐psychological factors will also play a role. However, they may operate through different mechanisms.
Whinda Yustisia   +2 more
wiley   +1 more source

Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020
Norma pemilu yang berintegritas salah satunya mensyaratkan agar penyelenggara pemilu dapat berperilaku netral dan tidak memihak. Namun sejak periode pemilu era reformasi, masalah integritas penyelenggara pemilu masih krusial.
Anindita Pratitaswari   +1 more
doaj   +3 more sources

PELANGGARAN KODE ETIK BERAT OLEH ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU TAHUN 2014 DAN PILKADA TAHUN 2015

open access: yesJurnal Ilmu Sosial, 2018
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari periode pemilu sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat yang diberhentikan oleh DKPP selama ...
Aidinil Zerra   +2 more
doaj   +3 more sources

Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban Sehat di Desa Nambangan Kidul Manguharjo Kota Madiun

open access: yesJurnal Delima Harapan, 2021
The World Bank states that the 2018 data 22% of Indonesian people has not had a sanitation facility (latrine). The existence of latrines in Indonesia, according to World Bank data in 2015 about 22% of Indonesia's population does not have latrines.
Eny Pemilu Kusparlina
doaj   +1 more source

PERUBAHAN SIKAP AKSEPTOR SEBELUM DAN SESUDAH KONSELING TENTANG PEMERIKSAAN ULANG PASCA PEMASANGAN IUD

open access: yesJurnal Delima Harapan, 2021
The results BKKBN Center (2018) found that the acceptor inspection afterinstallation of the IUD and some of them do not exercise control on the groundsthere was no suggestion from the officer, did not know and no complaints.
Eny Pemilu Kusparlina
doaj   +1 more source

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA MASA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES SOLOK KOTA

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2021
Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu 2019 Oleh Penyidik ​​Satreskrim Polres Solok Kota diawali dengan kegiatan Penyidik ​​mendampingi Bawaslu untuk menerima temuan/laporan dugaan tindak pidana Pemilu, selanjutnya paling ...
Rizky Mahesa Febriandi
doaj   +1 more source

Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024

open access: yesDiversi, 2022
Penelitian ini mengkaji tentang model ideal bagi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model Pemilu serentak merupakan  pilihan ideal bagi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dan menganalisis beban Mahkamah Konstitusi ...
Muhammad Raihan, Ali Imran Nasution
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy