Results 61 to 70 of about 734 (103)
Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945
VerfassungPemilihan umum (pemilu) adalah proses yang dilakukan oleh negara untuk menerapkan sistem demokrasi. Pemilu diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pemilu harus dilakukan secara ...
Hairul Jannah, Fahmi Ramadhan Firdaus
doaj +1 more source
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 Tahun 2004 ini saatnya kita akan melakukan kembali Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pemilu ini kita akan kembali memilih pemimpin kita yang baru, baik untuk perwakilan rakyat maupun Presidennya. Pemilu kembali digelar dengan lebih banyak parta yang ikut serta-24 partai sebagai peserta resmi PEMILU 2004.
openaire +1 more source
HUBUNGAN ANTARA UMUR DAN STATUS GIZI IBU BERDASARKAN UKURAN LINGKAR LENGAN ATAS DENGAN JENIS BBLR
Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, 2016 Pendahuluan: Kejadian BBLR disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya umur ibu 35 tahun serta ukuran LILA < 23,5 cm. Hasil studi pendahuluan di Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun , dari tahun 2010 terdapat 20 BBLR sedangkan bulan Januari-April 2011 ...
Eny Pemilu Kusparlina
doaj
Jurnal Delima Harapan, 2019 Abortion rates in Indonesia are estimated at 2.3 million per year, around 750,000 of them are carried out by teenagers. The results of the study on the sexual behavior of adolescents in ten public and private high schools in Madiun District in 2012 of 1 ...
Eny Pemilu Kusparlina
doaj +1 more source
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2022 Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tindakan yang mengganggu sistem elektronik pemilu. Tulisan ini bersifat konstruktif dengan tujuan menjelaskan urgensi pengaturan hukum tindak pidana pemilu elektronik pada Pemilu
openaire +1 more source
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
Al-AdlANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU Oleh : Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H. munawaruniska@gmail.com Dr. Muhammad Aini, S.HI., M.H.
Akhmad Munawar +2 more
doaj +1 more source
Jurnal USM Law ReviewThis research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in ...
Tri Astuti +3 more
doaj +1 more source
BUDAYA MERANTAU MASYARAKAT DAN PERMASALAHAN PENDAFTARAN PEMILIH PADA PILKADA DI SUMATERA BARAT
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 2018 An accurate, comprehensive and up-to-date voter list is an absolute prerequisite that must fulfill in carrying out electoral democracy. The existence of a correct voter list will improve the quality of the democratic electoral process by opening the most
Mega Ardilla, Asrinaldi Asrinaldi
doaj +1 more source
Advancing the discourse of Muslim politics in Indonesia: A study on political orientation of Kiai as religious elites in Nahdlatul Ulama. [PDF]
Heliyon, 2022 Yani MT +5 more
europepmc +1 more source
Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu
Jurnal Transformative, 2018 Tulisan ini menjelaskan peran aktor pemantau dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Eksisten aktor pemantau sangat diperlukan dalam mengawal proses dan pelaksanaan pemilu atau pilkada agar bisa berjalan secara adil, transparan, dan demokratis ...
Novarinda Adelina Rahmawati
doaj