Results 41 to 50 of about 38,011 (151)

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Jurnal Hukum Lex Generalis
Penelitian ini merupakan tentang penerapan kewajiban notaris untuk melaporkan tindak pidana pencucian uang, di mana jika kita mengkaji dan menganalisis definisi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan ...
Nadya Yusvira, Fitra Deni, Yoga Satrio
semanticscholar   +1 more source

PENEGAKKAN HUKUM ATAS PENGAWASAN PEMBAWAAN UANG TUNAI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Media Iuris, 2018
Terdapat permasalahan yang menarik terkait pengawasan pembawaan uang tunai oleh pelaku pembawaan uang tunai ke dalam maupun ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin berkembang terutama penukaran uang rupiah terhadap uang asing sejumlah ...
Retta Ayu Mawarni
doaj   +1 more source

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Jurnal Hukum, 1970
Money laundrying is a badness yielding properties possession in number a real big or properties possession genesis is result of badness, the hidden or disguised variously. This badness longer increasingly increases, so that must be fought against that insentity kejahaatn yielding or entangles properties possession that is the numbers big earned ...
openaire   +2 more sources

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Pemberantasan Tindah Pidana Pencucian Uang di Indonesia

HUMANIORUM
Pencucian uang merupakan kejahatan yang melanda semua negara, termasuk di Indonesia. Pencucian uang adalah tindakan kriminal yang sangat serius, kejahatan pencucian uang hampir dilakukan terang-terangan oleh pelaku, pelaku ikut serta dan penikmat.
Yuliana Hanafiah, Nia Ayu Mayang Sari
semanticscholar   +1 more source

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES

Masalah-Masalah Hukum, 2013
This paper departs from the criminal acts of any problems related to money laundering as suplementary crimes and is there a legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money ...
Artidjo Alkostar
doaj   +1 more source

Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal IUS, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hasil tindak pidana lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini karena banyaknya peluang para pelaku pencucian uang dalam ...
Syiis Nurhadi, Rodliyah Rodliyah, Any Suryani Hamzah   +2 more
doaj   +1 more source

Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2003
One of the major activities of transnational criminal organizations is profit taking. Although a considerable portion of this come from drug trafficking, other forms of transnational crime may account for a significantly high percentage of all the illegal proceeds that enter the global financial system.
openaire   +3 more sources

Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Rekomendasi Kebijakan

Bappenas Working Papers
Penelitian ini menganalisis politik hukum Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengevaluasi efektivitasnya, dan merumuskan rekomendasi kebijakan.
M. Natsir, Suparji Suparji, Aris Machmud
semanticscholar   +1 more source

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Akta Otentiknya Berindikasi Sebagai Alat Pencucian Uang

Diversi, 2018
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta otentik yang
Windi .
doaj   +1 more source

Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015

Jurnal Konstitusi, 2020
Sebagai tindak pidana lanjutan (follow up crime), kedudukan tindak pidana pencucian uang dilihat berdasarkan terjadinya tindak pidana tersebut secara faktual.
Muh. Afdal Yanuar
doaj   +1 more source