Results 1 to 10 of about 128 (89)
This research aims to reconceptualize the recruitment of election organizers based on Law Number 10 of 2017 concerning General Elections to realize an election organizer with integrity.
Muhammad Anwar Tanjung +2 more
doaj +2 more sources
Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu
Norma pemilu yang berintegritas salah satunya mensyaratkan agar penyelenggara pemilu dapat berperilaku netral dan tidak memihak. Namun sejak periode pemilu era reformasi, masalah integritas penyelenggara pemilu masih krusial.
Anindita Pratitaswari +1 more
doaj +4 more sources
This study describes communication constitutes organizing the Election Organizer Honorary Council (DKPP) in realizing election organizers with integrity.
Henni Gusfa, Irmawanti
doaj +2 more sources
Pada tahun 2020 pemilihan kepala daerah pasca-konflik diselenggarakan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Peraturan tentang pemilu secara tegas menyatakan bahwa setiap calon wajib berkampanye dan menggunakan alat peraga yang ramah lingkungan ...
Lady Grace Jane Giroth +3 more
doaj +2 more sources
Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada
Pemilu yang adil dan kredibel hanya dapat direalisasikan jika dikelola oleh badan independen. Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan dilakukan oleh badan penyelenggara yang mandiri tanpa menjelaskan lebih lanjut makna kemandirian tersebut. Melalui metode
Alboin Pasaribu
doaj +2 more sources
PENGUATAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU
The Election Organizer Honorary Council as an institution formed to handle violations of the code of ethics of election organizers applies the principles of maintaining justice, independence, impartiality, and transparency in enforcing the rules or ...
Utang Rosidin
doaj +2 more sources
Pemilihan umum sebenarnya adalah tindakan penyaringan kepada pejabat publik. Dengan Bimbingan Pemilu. Salah satu masalahnya pada dasarnya adalah rendahnya integratif pemilihan umum.
Robert Cenedy
doaj +2 more sources
The research aims to analyze the legal certainty of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) based on Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 about ethics' violation of general election organizing institutions.
Firda Arifatuzzahrah +1 more
doaj +2 more sources
Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik
Ethics basically teach and emphasize to every individual including the organizer of election to take a stand and ensure that any action taken always relying on moral values.
M. Lutfi Chakim
doaj +2 more sources
The Efektivitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak 2019
Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak pada tahun 2019 sebagai implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan lahirnya ...
Muhammad Wahdini
doaj +1 more source

