Results 101 to 110 of about 10,976 (150)

Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2014 [PDF]

, 2016
Election is one of the important aspects of democration in a country, because through a general election, the implementation of sovereignty can be implemented well, yet it needs to be well planned, controlled, supervised.
Andrean, N. (Nico), Tinov, M. Y. (M)
core  

Peran Komunikasi Terapeutik terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kesehatan Mental Petugas Pemilu 2024

Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)
Kondisi disproporsionalitas petugas pemilu rentan mengganggu kesehatan mental pada dirinya bahkan akan berakibat pada kondisi fisik yang lemah. Gangguan kesehatan mental dapat terdiri dari gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Untuk menjaga kesehatan mental petugas pemilu, diperlukan peran Lembaga Penyelenggara Pemilu untuk menerapkan teknik ...
Widia Sari Tresnowati, Widi Sawitri, Ayu Selvia   +2 more
openaire   +1 more source

Partisispasi Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam

TAFAQQUH
This study aims to examine women's participation in election administration in Indonesia from the perspective of Islamic law, using a descriptive qualitative method that includes literature review. The results show that women's participation in election administration remains very limited, with the percentage of women in Bawaslu and KPU far below 30 ...
null Supriyadi, null Hirmayadi Saputra, null Muzakkir S   +2 more
openaire   +1 more source

Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014 [PDF]

, 2015
Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pemilu yang berintegritas. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagai perserta pemilu.
Arifin, F. (Firmansyah)
core  

Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2019
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Komisi A DPRA (di tingkat provinsi) dan/atau DPRK (di tingkat Kabupaten/Kota) mempunyai tugas dan wewenang dalam mengusulkan ...
Rahmah Harianti, Nursyirwan Effendi, Asrinaldi Asrinaldi   +2 more
openaire   +2 more sources

Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia Bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia [PDF]

, 2015
This paper seeks to analyze how the contribution of Disability Social Movements in Indonesia to improve the quality of the future elections. The author is one of the organizers of this movements and follow the processes of disabled community organizing ...
Salim, I. (Ishak)
core  

Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi [PDF]

, 2018
Tulisan ini berusaha menelaah tautan antara pendidik pemilih dengan politik kewarganegaran di satu sisi, sementara di sisi yang lain mengaitkan pendidikan pemilih dengan penguatan demokrasi.
Haboddin, M. (Muhtar), Rozuli, A. I. (Ahmad)   +1 more
core  

Perilaku Politik Tidak Memilih Masyarakat Kecamatan Tampan dalam Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011 [PDF]

, 2015
This study carried out to analyze the political behaviour being not vote of tampan district community in Pekanbaru city election on 2011. Tampan district community in pekanbaru city election on 2011only had a participation rate of 45,2%, so the author is
Azis, A. (Arianto), Ishak, I. (Ishak)
core  

Polarisasi Politik Antara Kepala Desa dengan Penyelenggara Pemilu

Journal of Politics and Policy
This research aims to explore the process of political polarization between village heads and election organizers in Bangkalan Regency in the 2024 elections. Through this research, researchers want to explore how factors such as traditional patronage at the village level can create polarization of interests both in the process of forming PPS, KPPS and ...
openaire   +1 more source

Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Kemandirian penyelenggara pemilu merupakan prinsip utama agar legitimasi pemilu menjadi kuat. Kemandirian penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari tiga aspek yaitu kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal. Keanggotaan DKPP seharusnya sejalan dengan prinsip kemandirian personal. Namun, pengaturan di dalam UU No.
Muhammad Erfa Redhani, Sri Hastuti Puspitsari   +1 more
openaire   +1 more source