Results 21 to 30 of about 10,976 (150)

Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Journal of Social and Policy Issues, 2022
Corruption is defined as a form of misappropriation or misappropriation of state money, including companies, organizations, foundations, and so on for personal gain or others. The use of morals and ethics is not optimal, so this study aims to explain morals and ethics to prevent political corruption during elections especially among election organizers.
Pandu Alfa, Khairul Fahmi
openaire   +1 more source

KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) MENGUBAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR (STUDY KASUS PUTUSAN NO.74/DKPP-PKE-II/2013)

Jurnal IUS, 2015
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kekuatan hukum putusan dari DKPP dalam mengubah atau membatalkan Keputusan KPUD Provinsi Jawa Timur.
Lalu Kukuh Sekartadi
doaj   +1 more source

SISTEM INFORMASI REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN MAMASA BERBASIS WEB [PDF]

Journal Peqguruang: Conference Series, 2021
Peningkatan kualitas penyelenggara pemilihan umum, menjadi perhatian penting untuk mendukung demokrasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independent mengambil posisi yang sangat sentral sebagai penyelenggara pemilu, dituntut untuk memberikan kinerja maksimal untuk melaksanakan amanat undang-undang agar proses demokrasi dapat ...
Risna Rembungan, Muhammad Sarjan, A. Akhmad Qashlim   +2 more
openaire   +1 more source

Pendanaan Lembaga Penyelenggara Pemilu (EMB)

Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics), 2022
This article reveals that the financial funding of the election management body (KPU) to support the stages of general election management still relies on the state budget. This condition happens considering that elections are a five-year periodic agenda in accordance with the foundation of the constitution. There are three models of election financing,
openaire   +1 more source

PERENCANAAN KOMUNIKASI POLITIK PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2024 DI KABUPATEN TUBAN

Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam, 2022
The General Elections in Tuban Regency which have been held so far have been running safely and peacefully. This can be shown from the existence of violations that do not lead to criminal. This cannot be separated from the Political Communication that has been implemented by the election organizers in Tuban Regency.
Rohid, Nibrosu, Wardhana, Eka Wisnu, Warits, Abdul   +2 more
openaire   +2 more sources

Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia [PDF]

, 2014
Honorary Council Election (DKPP) is considered very progressive because in less than two years from its inauguration, it has solved around 127 cases. However, there are several decisions made by DKPP which are controversial because they make decisions ...
Nasef, M. I. (M)
core   +1 more source

PEREMPUAN DAN KONSTRUKSI SOSIALNYA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2024

Politea : Jurnal Politik Islam, 2022
Abstrak: Artikel ini berusaha untuk memaparkan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, mengidentifikasi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan, kemudian berusaha untuk menghadirkan gagasan yang diharapkan mampu untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu.
Suci Ramadhani Putri, null Nizamudin, Baiq Ratna Mulhimmah   +2 more
openaire   +1 more source

Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu

Jurnal Hukum Sasana, 2022
This article elaborates the dynamics of paradigm-shift in election law through the lense of Roscoe Pound's concept of “law as a tool of social engineering”. This article argues that that the nature of election should not be reduced to its formal duties, but instead expanding its role as a means to promote credibility and integrity of Indonesian ...
openaire   +1 more source

Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023
Wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 mendatang, sempat beredar di tengah keberlangsungan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang secara konsepsi dapat diklasifikasikan sebagai darurat sipil di Indonesia.
Denis - Kurniawan
doaj   +1 more source

Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu

Pamulang Law Review, 2021
Pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, frasa suatu komisi pemilihan umum dalam UUD 1945 tersebut tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, tetapi merujuk pada satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan
openaire   +1 more source