Results 31 to 40 of about 10,976 (150)

Tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 menurut pandangan partai keadilan sejahtera (PKS) kota Medan

Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pilkada Nasional Serentak Tahun 2024 Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan.
Namira Elisyah Nasution, Irwansyah Irwansyah   +1 more
doaj   +1 more source

KEADILAN DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

Jurnal Keadilan Pemilu, 2022
Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, dalam pelaksanaan elektoral akan sah dan memperoleh legitimasi apabila dilaksanakan secara adil. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu itu sendiri. Asas pemilu yang adil sesungguhnya hendak mengawal penyelenggaraan
openaire   +1 more source

Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu

Journal of Social and Policy Issues, 2022
Law number 7 of 2017 has given a mandate to the Election Organizing Honorary Council (DKPP) as the body tasked with assessing and deciding the code of ethics for election organizers with a "Final and Binding" nature as stated in article 458 paragraph (13) meaning that there is no further effort other laws that can be taken, the implementation of the ...
Harid Fendra, Indah Adi Putri, Ria Ariany   +2 more
openaire   +1 more source

DILEMATIKA KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PILKADA DAN PEMILU MENURUT UNDANG - UNDANG DASAR 1945

Nurani Hukum, 2018
Polemik yang pernah muncul soal peranan KPU serta pertanggungjawaban KPUD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atas lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dede Kurniawan
doaj   +1 more source

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online

Alauddin Law Development Journal, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian ...
Andi Arvian Agung, Erlina Erlina
doaj   +1 more source

Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu

PLENO JURE, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu, karena penting diketahui tingkat penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah suara perolehan pemilu.
openaire   +2 more sources

PELANGGARAN KODE ETIK BERAT OLEH ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU TAHUN 2014 DAN PILKADA TAHUN 2015

Jurnal Ilmu Sosial, 2017
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari periode pemilu sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat yang diberhentikan oleh DKPP selama ...
Dr. Aidinil Zerra, Dr. Emeraldy Chatra, Yulia Sari S.IP   +2 more
doaj   +3 more sources

Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia [PDF]

, 2016
Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu secara institusional mempunyai integritas,
Simanjuntak, J. (Josner)
core  

Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas

Jurnal USM Law Review
This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in ...
Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman   +3 more
doaj   +1 more source

“TINDAK PIDANA PENGGELEMBUNGAN SUARA OLEH PENYELENGGARA PEMILU DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,BUPATI,DAN WALIKOTA” [PDF]

, 2018
Badan Pengawas Pemilu adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang menganut sistem demokrasi, konsep pengawasan terhadap pemilihan umum sangat menjadi sorotan.
Satrio Amadea, 141000139
core