Results 41 to 50 of about 10,976 (150)

EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

Veritas, 2019
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Suatu lembaga yang di khususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (chek and Balances) kinerja dari KPU dan Bawaslu.Usia DKPP yang masih terbilang baru, menjadikan instansi ini belum banyak di kenal oleh masyarakat.
openaire   +1 more source

PERKEMBANGAN YURIDIS KETENTUAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH [PDF]

, 2017
Ketentuan Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan tersebut berbeda dengan daerah lain, perbedaan tersebut telah menyebabkan terjadinya dualisme hukum terkait dengan kelembagaan
ANSARULLAH
core  

RESPONSIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENANGANAN PENYELENGGARAAN PEMILU

JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL, 2018
Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaraan Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan melihat pemilu 2014.
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada Jawa Timur Tahun 2008)

Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 2018
Kecurangandan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan maksud untuk memenangkan salah satu calon sangat mungkin terjadi. Salah satu kasus kecurangan dalam pemilu yang menari kperhatian adalah kecurangan yang dilakukan oleh ...
Endik Wahyudi, Sujana Donandi S
doaj   +1 more source

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (SUATU PENELITIAN DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH) [PDF]

, 2016
ABSTRAKJUANDA SAPUTRA, PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2016 LEGISLATIF TAHUN 2014Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 52) pp.,bibl., tabl.(Zainal Abidin, S.H.,M.Si)Badan Pengawas Pemilu ...
JUANDA SAPUTRA
core  

Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu di Kabupaten Buton Selatan

Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2022
Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki tugas untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan bangsa, terutama untuk terus membangun negara yang lebih maju dan bermartabat sehingga akan selalu dihargai oleh semua pihak. Pentingnya peran pemuda
Mahyudin Mahyudin, L.M. Azhar Sa’ban, Rendi Priono, Rahmat Ramadhan, Anton Anton   +4 more
doaj   +1 more source

Kedudukan Panwaslu Sebagai Penyelenggara Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia [PDF]

, 2017
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar hukum lembaga Panwaslu sebagai Penyelenggara Pemilu dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia dan bagaimana kedudukan Panwaslu sebagai Penyelenggara Pemilu dalam rangka mewujudkan ...
Irawan, T. K. (Teofilus)
core   +1 more source

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI LUAR TERITORIAL OLEH BAWASLU – RI PERSPEKTIF IUS CONSTITUTUM

IBLAM Law Review, 2023
Pemilihan Umum Republik Indonesia, bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, namun juga dilaksakan diluar negeri. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan ...
Andi Intan Purnamasari, Supriyadi Supriyadi, Sulbadana Sulbadana   +2 more
doaj   +1 more source

TUGAS DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 [PDF]

, 2015
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu.
NURIZA
core  

INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU (Study Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Di Kabupaten Simalungun Pada Pemilu Tahun 2019)

Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora, 2021
Keterkaitan dalam bidang kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dituntut agar dapat memiliki integritas, komitmen serta mampu untuk bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dalam mengawal dan mengendalikan seluruh proses pemilu sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditetapkan.
Niko Aristian Pangihutan Girsang, Mudiyati Rahmatunnisa, Ferry Kurnia Rizkiyansyah   +2 more
openaire   +1 more source