Results 61 to 70 of about 10,976 (150)
Jurnal USM Law Review, 2020 Menurut Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara ...
Edison Hatoguan Manurung, Ina Heliany
doaj +1 more source
Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik [PDF]
, 2014 Ethics basically teach and emphasize to every individual including the organizer of election to take a stand and ensure that any action taken always relying on moral values.
Chakim, M. L. (M)
core
Badamai Law Journal, 2019 Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu. Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis ...
openaire +2 more sources
MEKANISME VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH JALUR PERSEORANGAN
Alauddin Law Development Journal, 2020 Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana persyaratan subjektif dan objektif untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota melalui jalur perseorangan, dan Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon jalur perseorangan di ...
Tasbir, Ahkam Jayadi
doaj +1 more source
Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada [PDF]
, 2017 Penelitian ini membahas legalitas hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.
Ansori, A. (Ansori)
core
OPTIMALISASI KPU DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
Jurnal Litigasi, 2016 It was undoubtedly that in the modern state, Election is the entry point for the establishment of a democratic government. Within this framework , the principle of sovereignty has become the spirit for election in every move.
DUDI WARSUDIN
doaj +1 more source
Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Massif di Mahkamah Konstitusi
Alauddin Law Development Journal, 2020 Pokok masalah dalam penelitian ini adalah penguatan konsep terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) pada permohonan terkait kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis, dan massif (TSM) dalam ...
Alif Wili Utama, Andi Safriani
doaj +1 more source
Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011) [PDF]
, 2011 That one of the requirement to be and Board of Election Supervisory member is to resign from political party at the time of registration. The regulation is assumed contradicted to Constitution because it may hamper the independency of Election Committee.
Nazriyah, R. (Riri)
core
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 [PDF]
, 2016 A lot of appreciations had been founded in 2014 president and vice-president election by the work of the general election committee in bitung city. However, inadequacy at the moment marked over the professional aspect and the way the election held with ...
Bilote, D. (Donly) +2 more
core +1 more source
FORMAT PEMILU SERENTAK PASCA PUTUSAN MK NO. 55/2019: Kajian dan Analisis Sosiologi Politik
Jurnal Sosiologi Reflektif, 2020 In the practice of the Indonesian presidential system, the presidential elections held after the legislative elections do not strengthen the presidential system, checks and balances mechanism between the government and the People’s Representative ...
Syarifuddin Jurdi
doaj +1 more source