Results 71 to 80 of about 10,976 (150)

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Memetakan Hasil Pemilu Legislatif 2009 Di Daerah Pemilihan Kota Semarang [PDF]

, 2012
Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau geospatial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu ...
Aji, A. W. (Arief), Sudarsono, B. (Bambang), Suprayogi, A. (Andri)   +2 more
core  

Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus

Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2020
This article seeks to analize the pattern of relations and authority of election agencies in special autonomous regions in Indonesia. The difference in the pattern of relations between election agencies in the special sutonomy region coincided with the implementation of asymmetric decentralization policies in Indonesia.
Zahlul Pasha, Mutiara Fahmi, Khairil Akbar   +2 more
openaire   +2 more sources

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Walikota 2015 [PDF]

, 2016
Elections are one indicator of democracy, where the people directly involved in determining the direction and policy leaders and state politics for the next five years.
astrika, L. (lusia), fitriyah, F. (fitriyah), saputra, T. W. (tiko)   +2 more
core  

PENGARUH PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2014

Fiat Justisia, 2017
The implementation process of the election of Governor of Lampung in 2014 was still a lot of controversy with the process so complicated that ultimately resulted elected leaders, after the long process, sprang DKPP decision relating to the election of ...
Aryo Fadlian
doaj   +1 more source

Menjaga Kedaulatan Pemilih [PDF]

, 2011
Pemilu adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Yang pertama dan utama yang diperlukan untuk melakukan konversi ini adalah menentukan
Asy’ari, H. (Hasyim), Supriyanto, D. (Didik), Surbakti, R. (Ramlan)   +2 more
core  

Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada [PDF]

, 2013
The election of Head of region as the democracy mechanism to the head of region that the application is based on the Law Number 23 2004 about Regional Government is still found some problems, such as the application of the head of region election gives ...
Melfa, W. (Wendy)
core   +2 more sources

PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PERSIDANGAN TERBUKA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2019

Jurnal Darma Agung, 2022
Penegakan kode etik melalui mekanisme persidangan secara terbuka dimaksudkan agar penegakan kode etik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menganut prinsip-prinsip peradilan modern. Kebijakan hukum penanganan pelanggaran kode etik melalui mekanisme persidangan terbuka tersebut telah diadopsi oleh undang-undang pemilu semenjak pemilu ...
openaire   +1 more source

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)

Journal Presumption of Law
Etika memiliki peran penting bagi penyelenggara Pemilu untuk terciptanya Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan lembaga etik Pemilu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili aduan ...
Imron Rosadi, Adhitya Widya Kartika
doaj   +1 more source

Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Jurnal Konstitusi, 2018
Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections).
Pan Mohamad Faiz
doaj   +1 more source

Menyoal Independensi Dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah [PDF]

, 2010
Elections of local heads are often characterized by anomalies in the local democratic practices. One of its triggers for the anomalies is dealing with independence and professionalism of the Komisi Pemilihan Umum Daerah (Local General Election Commission)
Winardi, W. (Winardi)
core