Problema Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [PDF]
, 2010 General Election is one of the pillars of democracy which serves as a tool ofpolitical recruitment and to facilitate the circulation of political elites.
Junaidi, J. (Junaidi)
core
IBLAM Law ReviewPasca Reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu langsung sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Dalam pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif yang akan ...
Radian Syam
doaj +1 more source
Evaluasi Kinerja Kpu dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Kotamobagu Tahun 2014 [PDF]
, 2015 Ketika fungsi dari KPU berjalan sesuai sebagaimana mestinya maka, pemilu akanberjalan dengan baik dan aman. Begitupun sebaliknya maka, pemilu yang jujur, adil danaman tidak akan terwujud.
Sono, M. R. (Mohammad)
core
Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih [PDF]
, 2011 Sesuai dengan judul, dua pertanyaan menjadi fokus tulisan ini.Pertama, formula pemilihan atau metode pembagian kursi macam apakah yang lebih menjamin keterwakilan partai politik yang lebih adil di lembaga perwakilan rakyat?
Santoso, T. (Topo) +2 more
core
Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2021 Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan DKPP sebagai lembaga quasi peradilan etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
openaire +2 more sources
Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan Pemilu 1999 - 2014 [PDF]
, 2015 Dalam mendukung kerja-kerja reformasi tata pemerintahan, Kemitraan memiliki misi untuk menyebarkan, memajukan dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis ...
Agustyati, K. (Khoirunnisa) +2 more
core
REKONFIGURASI DESAIN PEMILU PASCA PUTUSAN MK 135/PUU-XXII/2024: PROSPEK PARTISIPASI PEMILIH BERMAKNA
Jurnal KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah menandai momentum penting dalam rekonfigurasi desain penyelenggaraan pemilu Indonesia.
Arsul Sani +3 more
doaj +1 more source
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,bupati dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Panwas Kota Pematangsi [PDF]
, 2017 Legal norms of dispute resolution to local election administration has been specified in the legislation where Election Supervisory Body of Province and District/Municipal authorities resolve the dispute whose decision is final and binding.
Munte, H. (Herdi) +3 more
core
Tinjauan Yuridis Tugas dan Wewenang KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [PDF]
, 2010 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat daerah yang bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diharapkan akan melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan ...
Zarkasi, A. (A)
core
Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis
Fiat Justisia, 2014 Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh Negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan
Budiyono Budiyono
doaj