Results 21 to 30 of about 32,868 (143)

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo

open access: yesJurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 2022
The theft case is one of the four most common crimes in the Purworejo Police Legal Area. Among them are theft, embezzlement, fraud, and narcotics. In handling the theft case at the Purworejo Police, there is a legal process that can be completed at the investigation level, although in the Criminal Procedure Code it is not stated but in other laws it ...
Sekar Resti Fauzi, Fery Dona
openaire   +1 more source

PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Pada Ditreskrimum Polda Sumbar)

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2022
Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau ...
Adha Gautama Putra
doaj   +1 more source

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA FIDUSIA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES BANYUMAS)

open access: yesJurnal Idea Hukum, 2019
Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum tindak pidana fidusia dalam proses penyidikan (studi di Polres Banyumas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektif atau tidak efektif penegakkan hukum tindak pidana fidusia dan menganalisis ...
Ridwan Ridwan
doaj   +1 more source

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN

open access: yesSolusi, 2023
The principle of presumption of innocence is regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers. One of the duties of the Investigator (police) is to conduct an examination of alleged criminal acts.
Abdul Roni, Johansyah Johansyah
openaire   +1 more source

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG DALAM PERIKATAN OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMBAR

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2020
The investigation by the West Sumatra Regional Police's Ditreskrimum wascarried out by a contractor who purchased building materials at several shopsand did not pay any payment for the purchase of building materials, thus causingthe loss of building ...
Fenni Gusman
doaj   +1 more source

Problematika dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

open access: yesPAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021
This article aims to find out how the investigation into criminal acts of corruption was carried out by the Tanjung Jabung Timur Police investigators, and what were the obstacles in additional investigations to fulfill P-19. The method used is empirical juridical, examining the gap between das sollen and das sein.
Nurholidah, Nurholidah   +2 more
openaire   +2 more sources

Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pemeriksanaan Tingkat Penyidikan di Kabupaten Pasangkayu

open access: yesJurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi HAM terhadap pemeriksaan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian di Kabupaten Pasang Kayu. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.
Andi Muh Dilla Saputra
doaj   +1 more source

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMANFAATAN RUANG LAUT SECARA MENETAP TANPA IZIN OLEH DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2021
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Tetap Ruang Laut Tanpa Izin oleh Direktorat Polairud Polda Sumbar adalah dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga melanggar ketentuan Pasal 49 dan Pasal 75 Undang-Undang Republik ...
Irwandi Idham
doaj   +1 more source

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

open access: yesArena Hukum, 2016
Authority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia.
M. Sahid
doaj   +1 more source

Karakteristik Pengawasan terhadap Penyidik Militer dalam Proses Peradilan Pidana Militer

open access: yesMedia Iuris, 2020
Hukum acara pidana militer memiliki karakteristik pengawasan terhadap penyidik yang berbeda dengan pengawasan terhadap penyidik yang ada dalam peradilan pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, hukum acara pidana militer tidak mengenal sistem ...
Agus Setiyawan Dwi Arianto
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy