Results 111 to 120 of about 757,541 (174)

The importance of institutional quality: Reviewing the relevance of Indonesia's Omnibus Law on national competitiveness. [PDF]

Humanit Soc Sci Commun, 2022
Jazuli MR, Idris MM, Yaguma P.
europepmc   +1 more source

Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Jurnal Hukum Sasana
Kaidah hukum menurut teori Stufenbau dari Hans Kelsen ialah berjenjang dimana kaidah hukum yang lebih rendah berasal dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Keberadaan Perda pun dapat dijelaskan dengan teori ini dimana Perda merupakan peraturan yang dari hierarki berada di bawah dari Peraturan-peraturan lain dimulai dari UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP ...
null Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, Sekar Fuad Maharany   +2 more
openaire   +1 more source

Early stage epithelial ovarian cancer metastasis through peritoneal fluid circulation. [PDF]

J Ovarian Res, 2021
Purbadi S, Anggraeni TD, Vitria A.
europepmc   +1 more source

Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lex Librum, 2016
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (terakhir diundangkan dengan UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi dasar dan memberikan legitimasi bagi daerah untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya guna mengatur urusan rumah tangganya pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang bercorak sentralistik.
openaire   +2 more sources

Penyelesaian Peraturan Daerah Bermasalah Berdasarkan Asas Peraturan Perundang-Undangan

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities
Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that regional governments can carry out their government affairs based on the principles of autonomy and assistance duties. Regional regulations must be formed appropriately to reflect the needs of society and what needs to be regulated and resolved.
Syofina Dwi Putri Aritonang, Ahmad Nugroho, Nabila Syahrani, Riana Susmayanti   +3 more
openaire   +1 more source

Disharmonisasi Peraturan PSSI Terhadap Peraturan FIFA Dalam Pengendalian Massa Di Stadion

Widya Yuridika
This research aims to describe the position of FIFA and PSSI in the legal system in Indonesia as well as the discrepancy between the regulations issued by PSSI and the regulations issue by FIFA regarding crowd control in stadiums. Using a normative juridical approach, this study looks at the FIFA Stadium Safety and Security Regulations and the 2021 ...
Dida Yudhantara Shidiq, Adhitya Widya Kartika   +1 more
openaire   +1 more source

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) memiliki peran yang signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia, berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara, terutama yang melibatkan korporasi. Meskipun Perma diakui sebagai produk hukum yang mengikat, posisinya dalam hierarki peraturan perundang ...
openaire   +1 more source

Payung Hukum Pembentukan BUMDes

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian ...
Zulkarnain Ridlwan
doaj  

Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. [PDF]

Heliyon, 2021
Suryono RR, Budi I, Purwandari B.
europepmc   +1 more source

PERATURAN-PERATURAN DAERAH BERMUATAN MATERI AJARAN ISLAM DI SUMATERA SELATAN

Nurani, 2016
Indonesia as a country that consists of areas in the various islands with mileage close of central administration necessitates the existence of local governance as mandated in Article 18 of the Constitution NRI 1945. Local regulations  as an operational basis for carrying out local government administration functions and is part of a systematic law in ...
openaire   +1 more source