PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN [PDF]
, 2013 Peraturan Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
core +12 more sources
Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Jurnal Konstitusi, 2016 PENDAHULUAN1. Pengertian PengujianPengertian Kata “Pengujian” (toetsing/review) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian undang-undang (UU) dalam arti luas yaitu dalam arti formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga legislatif dan/atau ekskutif.
openaire +2 more sources
Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya
Fiat Justisia, 2014 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj
Establishing a Virtual Corneal Clinic: A Real-Time Teleophthalmology Approach. [PDF]
Cornea, 2023 Siregar SR +4 more
europepmc +1 more source
The importance of institutional quality: Reviewing the relevance of Indonesia's Omnibus Law on national competitiveness. [PDF]
Humanit Soc Sci Commun, 2022 Jazuli MR, Idris MM, Yaguma P.
europepmc +1 more source
Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Jurnal Hukum SasanaKaidah hukum menurut teori Stufenbau dari Hans Kelsen ialah berjenjang dimana kaidah hukum yang lebih rendah berasal dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Keberadaan Perda pun dapat dijelaskan dengan teori ini dimana Perda merupakan peraturan yang dari hierarki berada di bawah dari Peraturan-peraturan lain dimulai dari UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP ...
null Ofis Rikardo +2 more
openaire +1 more source
Lex Librum, 2016 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (terakhir diundangkan dengan UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi dasar dan memberikan legitimasi bagi daerah untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya guna mengatur urusan rumah tangganya pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang bercorak sentralistik.
openaire +2 more sources
Penyelesaian Peraturan Daerah Bermasalah Berdasarkan Asas Peraturan Perundang-Undangan
Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and HumanitiesArticle 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that regional governments can carry out their government affairs based on the principles of autonomy and assistance duties. Regional regulations must be formed appropriately to reflect the needs of society and what needs to be regulated and resolved.
Syofina Dwi Putri Aritonang +3 more
openaire +1 more source
Disharmonisasi Peraturan PSSI Terhadap Peraturan FIFA Dalam Pengendalian Massa Di Stadion
Widya YuridikaThis research aims to describe the position of FIFA and PSSI in the legal system in Indonesia as well as the discrepancy between the regulations issued by PSSI and the regulations issue by FIFA regarding crowd control in stadiums. Using a normative juridical approach, this study looks at the FIFA Stadium Safety and Security Regulations and the 2021 ...
Dida Yudhantara Shidiq +1 more
openaire +1 more source
Performance of a modified and intermittently operated slow sand filter with two different mediums in removing turbidity, ammonia, and phosphate with varying acclimatization periods. [PDF]
Heliyon, 2023 Fitriani N +6 more
europepmc +1 more source