Results 21 to 30 of about 750,859 (176)

Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
The need for dual citizenship regulation seems increasingly prominent and becomes an issue that continues to be striven by the Indonesian Diasporas in various countries around the globe.
May Lim Charity
doaj   +1 more source

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/2019: Bukti Arogansi Institusi Penegak Hukum

open access: yesJurnal Mercatoria, 2023
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas peraturan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan yang dikaji dalam artikel ini adalah Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara ...
M Hadyan Yunhas Purba   +3 more
doaj   +1 more source

MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
This research tried to elaborate implementation of human rights and principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. The main problem was whether in the making regional regulation of Nias Barat Regency, No. 8 / 2014
Eka N.A.M Sihombing
doaj   +1 more source

Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021
Polemik hukum terkait pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi seperti pada kasus Baiq Nuril, Budiman Sudjatmiko, Gubernur Riau, Corby dan Grobmann timbul karena regulasi yang mengatur pemberian hak prerogatif Presiden di bidang yudisial ...
Sujatmiko Sujatmiko, Willy Wibowo
doaj   +1 more source

EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH

open access: yesBadamai Law Journal, 2017
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik telah diatur dalam Undang-undang tentang Partai Politik, salah satunya adanya mahkamah partai politik. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ...
openaire   +4 more sources

Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

open access: yesJurnal Konstruksi Hukum, 2021
This study aims to determine the position and duties of the designer in the formation of regional regulations and the implementation of the designer's participation in the formation of regional regulations in Bali Province. The method in this legal research uses empirical legal research.
I Dewa Gede Anggarisna   +2 more
openaire   +2 more sources

Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar

open access: yesSorot, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar karena adanya Peraturan Walikota Denpasar No. 36/2018.
Yohanes Kopong Blolo
doaj   +1 more source

Characterizing bird‐keeping user‐groups on Java reveals distinct behaviours, profiles and potential for change

open access: yesPeople and Nature, Volume 2, Issue 4, Page 877-888, December 2020., 2020
Abstract Over 70 million cage‐birds are kept across 12 million households on the island of Java, Indonesia, fuelling serious concerns for the health of regional wild bird populations. Understanding the behaviours, preferences and demographic profiles of bird‐keepers will guide attempts to reduce demand for wild birds and hence the impact of trade on ...
Harry Marshall   +6 more
wiley   +1 more source

When global norms meet local politics: Localising transparency in extractive industries governance

open access: yesEnvironmental Policy and Governance, Volume 30, Issue 5, Page 263-275, September/October 2020., 2020
Abstract Processes of norm localisation play a crucial role in shaping the extent to which global governance norms are institutionalised at national and sub‐national levels. This article explores the politics of norm localisation through an empirical investigation of how global norms of “transparency” were localised in sub‐national processes of ...
Poppy Sulistyaning Winanti, Hasrul Hanif
wiley   +1 more source

Pembangunan Perumahan Pada Areal Situs Biting, Lumajang

open access: yesBerkala Arkeologi, 1996
Kasus di Situs Biting dapat terjadi karena situs tersebut belum ditetapkan secara hukum sebagai Kawasan Cagar Budaya dan belum dikelola semestinya. Untuk menghindari kasus seperti di Situs Biting sudah saatnya situs-situs penting yang ada di Indonesia ...
Muhammad Hidayat
doaj   +3 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy