Results 31 to 40 of about 750,859 (176)

Etika Penelitian

open access: yesBerkala Arkeologi, 2005
Ilmu pengetahuan adalah pemikiran yang teratur. Keteraturan menghendaki disiplin dan ini pada gilirannya diatur pula oleh etika. Etika ilmiah diperlukan dalam ketiga aspek ilmu pengetahan, yaitu pengajaran, penelitian, dan penerapan ilmu.
Diman Suryanto
doaj   +3 more sources

Governing sustainable palm oil supply: Disconnects, complementarities, and antagonisms between state regulations and private standards

open access: yesRegulation &Governance, Volume 14, Issue 3, Page 568-598, July 2020., 2020
Abstract The global palm oil value chain has grown in complexity; stakeholder relationships and linkages are increasingly shaped by new public and private standards that aim to ameliorate social and environmental costs while harnessing economic gains.
Pablo Pacheco   +4 more
wiley   +1 more source

Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Enrekang

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2021
Penelitianinimembahasmengenaibagaimanapengimplementasian PerdaNo.7Tahun2014TentangRencanaPembangunanJangkaMenengahdiKabupatenEnrekang.YaitubagaimanapelaksanaanPeraturanDaerahNo.7Tahun 2014 telah diterapkan sebagaimana mestinya dan juga apakah ...
Ingrid Chaminra, Rahman Syamsuddin
doaj   +1 more source

Peraturan keberagaman

open access: yes, 2022
Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi persatuan sehingga rasa solidaritas tercipta dengan baik. Sebagai bukti bagaimana Kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh dari persatuan dan perjuangan. Sehingga sampai saat ini sikap persatuan ini tetap terjaga sepanjang masa dalam lingkungan masyarakat Indonesia ini. Menciptakan persatuan bukan merupakan
openaire   +1 more source

Mewujudkan Konsistensi Kebijakan Melalui Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik

open access: yesJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik merupakan proses yang penting dilakukan karena hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan atau undang-undang.
Sujatmiko Sujatmiko   +7 more
doaj   +1 more source

URGENSI REGULASI PENYELESAIAN KONFLIK UMAT BERAGAMA: PERSPEKTIF TOKOH LINTAS AGAMA

open access: yesWalisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan pandangan tokoh lintas agama dengan keberadaan peraturan yang terkait dengan isu-isu ke­rukun­an umat beragama di Indonesia, apakah peraturan tersebut memiliki manfaat yang signifikan bagi upaya ...
Abu Hapsin
doaj   +1 more source

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH MEMASUKKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI SEBAGAI DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

open access: yesJurnal Ilmu Hukum, 2020
The purpose of this study is to analyze the legal basis for the authority to form Joint Ministerial Regulations and how the legality of Regional Regulations that incorporate Joint Ministerial Regulations as the legal basis for establishing regional regulations.
openaire   +1 more source

Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang)

open access: yesJurnal Bina Praja, 2015
Abstrak Iklim investasi suatu negara atau suatu daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah dan peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional.
Bagas Haryotejo
doaj   +1 more source

Keberlakuan Peraturan Dalam Undang-Undang Yang Tidak Kunjung Diterbitkan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksanaannya

open access: yesJurnal Restorasi Hukum, 2022
The conception of the rule of law, in the life of the state must be in accordance with the law. law is important. Regarding the Law on delegating detailed rules to the PP, it indicates that the Law and the Government Regulations become a single entity that makes the law clear, so that when a Law is not visited, it raises questions about the ...
openaire   +1 more source

Mengurai Peraturan Daerah Dalam Peta Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

open access: yes, 2022
Artikel ini menganalisis urgensi, aspek pengaturan, dan permasalahan Peraturan Daerah (Perda) dengan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dalam hukum tata negara di Indonesia. Dalam rangka mengharmoniskan Perda dan PUU diharapkan Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segara mendesign program dan kegiatan bertahap dan ...
Nita Thalia   +3 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy