Results 51 to 60 of about 750,859 (176)
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tunjangan Profesi untuk guru dan Dosen [PDF]
, 2009 Peraturan Pemerintah (PP) 41/2009 tentang Tunjangan Profesi untuk guru dan ...
Peraturan Pemerintah, PP 41/2009
core
Conservation Science and Practice, Volume 6, Issue 9, September 2024.We examine the intersection of global surf breaks, Key Biodiversity Areas, protected areas, and carbon dense ecosystems to identify priority areas for conservation. We find roughly 90 million tonnes of C across more than 3600 surf breaks, suggesting that strengthened conservation of ecosystems near surf breaks can contribute to climate mitigation goals.
Jacob J. Bukoski +7 more
wiley +1 more source
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan
Jurnal Pamator, 2010 Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik dan identifikasi persoalan tentang buruh migran perempuan dan perlindungan pemenuhan hak ekonominya, mengidentifikasi faktor penarik dan pendorong apa yang menyebabkan banyak perempuan ...
Nurul Herawati
doaj +1 more source
International Journal of Urban and Regional Research, Volume 48, Issue 4, Page 603-626, July 2024.Abstract The rise of the global supply chain has intensified the circulation of goods and capital across the world. While the body of literature on the politics and political‐economy aspects of logistical expansion has grown, little attention has been given to understanding how coastal fishers’ communities interact with the ongoing development of mega ...
Naimah Lutfi Abdullah Talib
wiley +1 more source
MENYEMPURNAKAN DAN MELENGKAPI PERATURAN-PERATURAN PERUNDANGAN PERTANAHAN
Jurnal Hukum & Pembangunan, 1978 Dengan tidak mengabaikan timbul dan tumbuhnya serta berkembangnya hukum kebiasaan dan peranan Pengadilan dalam pembangunan hukum serta pengembangannya melalui yurisprudensi, pembangunan Hukum Tanah Nasional kita, yang dimaksudkan sebagai hukumnya Negara dan masyarakat modern, terutama dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundangan atau ...
openaire +2 more sources
Peran Kepala Sekolah dalam menerapkan Peraturan-Peraturan di Sekolah Dasar
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2022 Penelitian ini bertujuan mengatahui peran kepala sekolah dalam menerapkan peraturan-peraturan di sekolah dasar Frater Bakti Luhur Makassar. Penelitian ini dilakukan secara bertahap meliputi persiapan, pelaksanaan, penyelesaian. Subjek penelitian kepala sekolah. Pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data melalui reduksi
Rita Rapang, Muh Yunus, Eka Apriyanti
openaire +1 more source
The representation of indigenous children in policies in Indonesia
Asian Social Work and Policy Review, Volume 18, Issue 2, June 2024.Abstract According to the Indonesian Child Protection Law, Number 35/2014, the group of children that should receive special protection are minorities and isolated children; this includes Indigenous children who mostly live in remote areas. Under this law, Indigenous children gain special protection, including facilities to share their cultural ...
Mira Azzasyofia +2 more
wiley +1 more source
Development and Change, Volume 55, Issue 3, Page 493-529, May 2024.ABSTRACT The need for emerging economies to develop infrastructure in order to drive catch‐up growth has become a common refrain in policy circuits. The dominant norm promulgated and disseminated by global development institutions to countries facing infrastructure deficits is the public–private partnership (PPP) model of project finance, a market ...
Dimitar Anguelov
wiley +1 more source
Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022 Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu ...
Faishal Taufiqurrahman
doaj +1 more source
Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Halu Oleo Legal Research, 2019 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Agustin, Agustin +2 more
openaire +3 more sources