Results 61 to 70 of about 757,541 (174)
Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2006 The mechanism procedure of establishing by laws is the same with Act and the posisition of by law is equal with the Act, in the sense, that by laws and Act are legislative products.However, the contain of bylaws is different with the Act The implementation of bylaws is limited to a certain region, otherwise the Act isimplemented in the national level ...
openaire +3 more sources
PERKEMBANGAN KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH [PDF]
Jurnal Yudisial, 2017 ABSTRAKPutusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur.
openaire +1 more source
Development and Change, Volume 55, Issue 3, Page 493-529, May 2024.ABSTRACT The need for emerging economies to develop infrastructure in order to drive catch‐up growth has become a common refrain in policy circuits. The dominant norm promulgated and disseminated by global development institutions to countries facing infrastructure deficits is the public–private partnership (PPP) model of project finance, a market ...
Dimitar Anguelov
wiley +1 more source
Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022 Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu ...
Faishal Taufiqurrahman
doaj +1 more source
DISHARMONI PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN PERATURAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2023 Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penyelesaian perkara pidana pada beberapa kasus yang telah diselesaikan menggunakan keadilan restoratif. Hal tersebut timbul akibat adanya peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai payung hukum masing-masing lembaga dalam melaksanakannya.
Fahmi Arif, Nur Hamida Kholif As Syafii
openaire +1 more source
Blue Economic Analysis in Coastal Areas of the Indonesian Java Sea Based on Fisheries
Advances in Agriculture, Volume 2024, Issue 1, 2024.The blue economy is one of the leading sectors in Indonesia, especially fisheries. This research was conducted in three coastal cities/regencies: Semarang City, Demak Regency, and Kendal Regency, Central Java Province, Indonesia. This study examines the factors for fisheries activities topics, both aquaculture in inland water and fish capture in marine
Rizky Muliani Dwi Ujianti +3 more
wiley +1 more source
Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)Mengabaikan sistem pengelolaan sampah plastik, dapat mengancam keberlangsungan lingkungan dan makhluk hidup di alam semesta. Tingginya timbulan sampah plastik yang mengkhawatirkan menunjukkan kegagalan sistem pengelolaan sampah dan menuntut pengendalian
Farida Maya Indriani +2 more
doaj +1 more source
REKONSTRUKSI POSITIVISME DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Journal Presumption of Law, 2020 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Otong Syuhada
doaj +1 more source
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEBIJAKSANAAN
Perspektif, 1998 Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan sebagai hukum tertulis dapat dikenali bentuk, tipe, dan karakteristiknya dari asas formal dan asas materialnya. Secara formal, tata hirarki dan bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, walaupun TAP MPRS ini banyak mengandung kelemahan dan ...
openaire +1 more source
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA
to-ra, 2019 Abstract State Administration in every action must be based on law to solve and resolve the problem mentioned above or there is no law. The State Administration can be forced to use its authority to revoke regulations. Administration as a law maker in its application when related to legal systematics has caused controversial matters in essence ...
openaire +2 more sources