Results 111 to 120 of about 389,159 (147)
IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN BOYOLALI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 [PDF]
, 2016 FEBRIANI TRIWIYATNO. S.310211102. 2016. Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. . Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1).
TRIWIYATNO, FEBRIANI
core
Mengkiritisi Banyaknya Peraturan Daerah Bermasalah
Unisia, 2007 Parallel with the regional autonomy in the post-reformation era, regional governments and parliaments enthusiastically produce regulation as tools of fund-raising to support their regional development projects and welfares. Unfortunately, these promulgated regulations have, to large extent, breached both formal and substantial principles as legal ...
openaire +3 more sources
Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumBerdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4 ...
Sujatmiko Sujatmiko +6 more
doaj +1 more source
Dominasi Negara dalam Penguasaan Tanah Adat Bagi Kepentingan Kapital [PDF]
, 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam penguasaan tanah adat bagi kepentingan Perusahaan pada sengketa tanah adat betang sangkuwu di Desa Tumbang Marak, mempraktikkan strategi dominasi dengan menggunakan kekuasaanya secara sewenang-wenang yang ...
Yuliana, Y. (Yuliana)
core
Pemilihan Titik Strategis untuk Pemasangan Reklame Produk Rokok di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Menggunakan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) [PDF]
, 2018 Penyelenggaraan reklame suatu daerah diatur oleh peraturan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; Peraturan Daerah Kabupaten
Aprilian, B. S. (Bobby), Utari, L. (Lis)
core
Jurnal KawistaraRegulasi pemerintah yang efektif dianggap sebagai kunci dalam manajemen risiko bencana. Regulasi yang efektif dapat menciptakan kepastian dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tak terduga seperti tsunami.
Novian Andri Akhirianto +4 more
doaj +1 more source
Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkait dengan Rekomendasi Dokumen Ukl-upl (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang) [PDF]
, 2013 Artikel ini membahas tentang Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi karena
Nugroho, I. C. (Ignatius)
core
Unes Journal of Swara JustisiaPembentukan Perda dalam rangka menjalankan semangat otonomi daerah saat ini telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas dianggap sebagai sesuatu yang positif dalam perkembangan pemerintahan di
Indah Pratiwi +2 more
doaj +1 more source
Payung Hukum Pembentukan BUMDes
Fiat Justisia, 2014 Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian ...
Zulkarnain Ridlwan
doaj
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2004 There is any trend of criminal threat in theendorsed laws in Yogyakarta Special province. It especially deals with the regional tax viewed from criminal punishment perspective has been proportioned as the norm of regulation, it seems that to be forced socially and economically.
openaire +3 more sources