Results 131 to 140 of about 389,159 (147)

EVALUASI TERHADAP PERDA TENTANG RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDARLAMPUNG

Fiat Justisia, 2016
Lahirnya Undang-undang No.  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU No.  25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,  ternyata menimbulkan berbagai persoalan khususnya dalam perkembangan pajak Daerah dan terutama ...
Yuswanto Yuswanto
doaj  

Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah.
Armen Yasir
doaj  

Indonesian medical interns' intention to practice in rural areas. [PDF]

Health Policy Plan
Findyartini A, Qorina F, Putera AM, Anugrapaksi E, Khumaini ANSP, Putera I, Syahmar I, Samarasekera DD.   +7 more
europepmc   +1 more source

Penyelesaian Peraturan Daerah Bermasalah Berdasarkan Asas Peraturan Perundang-Undangan

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities
Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that regional governments can carry out their government affairs based on the principles of autonomy and assistance duties. Regional regulations must be formed appropriately to reflect the needs of society and what needs to be regulated and resolved.
Syofina Dwi Putri Aritonang, Ahmad Nugroho, Nabila Syahrani, Riana Susmayanti   +3 more
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

LEX ADMINISTRATUM, 2021
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pentingnya Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah dan bagaimanakah Proses Penyusuna Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peraturan daerah
openaire   +1 more source

PROBLEMATIKA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Program Pembentukan Perda merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam ...
openaire   +1 more source

Inkonstitusionalitas Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah

2023
Tugas dan kewenangan baru yang diberikan oleh Pasal 249 Ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan ...
openaire   +1 more source

Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif

2018
Buku ini menguraikan bahwa ada ruang yang harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat. Sebab masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi, maka mereka berhak untuk turut menentukan hendak kemana jalannya negara. Peran tersebut sangat perlu untuk diimplementasikan dalam pembentukan peraturan daerah.
openaire   +1 more source

Rekonseptualisasi Materi Muatan Peraturan Daerah

2023
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Daerah harus didasarkan pada asas-asas yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ...
openaire   +1 more source