Results 11 to 20 of about 1,134 (127)

Identity Cards, Semiotic Instability, and Signs of State Recognition for Indonesian Warias

Visual Anthropology Review, Volume 39, Issue 1, Page 178-198, Spring 2023., 2023
ABSTRACT Following the authoritarian New Order in Indonesia (1965–1998) the state‐issued identity card was transformed into a symbol available for reproduction by ordinary citizens. One Indonesian transgender population known as warias used the card to engage with the terms of recognition offered by the state.
BENJAMIN HEGARTY
wiley   +1 more source

The social function of intellectual property and government intervention in mitigating the pandemic: A perspective from Indonesia

The Journal of World Intellectual Property, Volume 25, Issue 3, Page 694-713, November 2022., 2022
Abstract Indonesia declared Corona Virus Disease 2019 (COVID‐19) a Public Health Emergency based on Presidential Decree No. 11 of 2020 considering the extensive victims and extraordinary impacts. This study analyzes how Indonesia addresses the social function of intellectual property and government intervention in mitigating the pandemic.
Ranti F. Mayana, Tisni Santika
wiley   +1 more source

When global norms meet local politics: Localising transparency in extractive industries governance

Environmental Policy and Governance, Volume 30, Issue 5, Page 263-275, September/October 2020., 2020
Abstract Processes of norm localisation play a crucial role in shaping the extent to which global governance norms are institutionalised at national and sub‐national levels. This article explores the politics of norm localisation through an empirical investigation of how global norms of “transparency” were localised in sub‐national processes of ...
Poppy Sulistyaning Winanti, Hasrul Hanif
wiley   +1 more source

Tranformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus diKabupaten Musi Banyuasin)

Ampera, 2022
Penelitian ini mengkaji fenomena yang berkaitan dengan perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah serta aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses perumusan perubahan kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya ...
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna   +2 more
doaj   +1 more source

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Purwosari)

Jurnal Pamator, 2022
Peraturan daerah merupakan instrument hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki.
Reva Dwi Insari, Safrida Safrida
doaj   +1 more source

Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021
Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra common law sistem ...
Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari   +1 more
doaj   +1 more source

Perda DKI tentang Bangunan Gedung: Kedudukan Hukum Peraturan Daerah terhadap Peraturan Pemerintah dan Undang-undang

Jurnal Pamator, 2011
Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila dapat terwujud situasi dan kondisi yang tertib dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik di pusat maupun daerah termasuk di tingkat propinsi dan daerah tingkat II kabupaten/kotamadya.
Th. Andari Yurikosari
doaj   +1 more source

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Peraturan Daerah Kab./Kota dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas, pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan partisipatif.
Arles Arles
doaj   +1 more source

KOMPETENSI DAN PROSPEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA HASIL PELAKSANAAN EXECUTIVE PREVIEW TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Dialogia Iuridica, 2020
Undang Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi pejabat tata usaha negara untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah demi mencegah terjadinya ketidak sinkronan dan ketidak harmonisan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang ...
Aloysius Eka Kurnia
doaj   +1 more source

Kekeliruan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat

Jurnal Ceteris Paribus, 2023
Artikel ini didasarkan pada penelitian tentang kekeliruan bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini penting karena kekeliruan bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah daerah terkait dengan implementasi
Elly Delfia, M Yunis
doaj   +1 more source