KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 203/K/KPI/02/16 DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA [PDF]
, 2016 Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kedudukan Hukum Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia No 203/K/KPI/02/16 dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dengan tujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Kedudukan Surat Edaran Komisi ...
RIO WILHAR PRATAMA, NPM. 121000076
core
Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2018 Based on the provisions of Article 24A paragraph 1 of the 1945 Constitution and Article 24C paragraph 1 of the 1945 Constitution, there is a dualism of judicial institutions authorized to decide the judicial review of conflict of laws and regulations, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. This study aims to find out how to regulate the
Nanang Al Hidayat, Mela Sari
openaire +3 more sources
Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia [PDF]
, 2012 Setiap peraturan Perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkrit.
Firmansyah, A. (Arif)
core
Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Analogi Hukum, 2020 Local Government has the rights to enfore each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as ...
Ida Ayu Dyah Permata Dewi +2 more
openaire +2 more sources
Harmonisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Pelindungan Arsitektural Bangunan Cagar Budaya [PDF]
, 2017 Indonesia memiliki banyak bangunan cagar budaya bergaya arsitektur kolonial yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Periode masa Hindia Belanda itulah yang membedakan antara gaya bangunan masa kolonial dengan bangunan yang lain.
Sularsih, Sri
core
Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan Lingkungan
Journal of Health Education Law Information and HumanitiesIndonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Meskipun telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan, implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, ketidakpastian hukum, serta kurangnya ...
Muhammad Haykel +4 more
openaire +1 more source
Penyelesaian Sengketa Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 [PDF]
, 2016 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
Walangare, J. M. (Judhy)
core +1 more source
Kebijakan Legislatif dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara dalam Perkara Pidana [PDF]
, 2014 Hasil penelitian skripsi ini ada terdapat beberapa masalah yang penulis dapatkan. Masalah dari hasil penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut: Pertama apakah sanksi pidana penjara masih perlu ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan dan ...
Igom, S. (Silfester)
core +1 more source
LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2018 Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan landasan materiil konstitusional dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa ...
openaire +3 more sources
Pengaruh Aliran Positivisme dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia [PDF]
, 2017 Penulisan bertujuan untuk mengetahui pengaruh aliran positivisme pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Metode penulisan menggunakan metode tinjauan kepustakaan.
Ramadhan, M. C. (Muhammad)
core