Results 31 to 40 of about 215,502 (88)

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEBIJAKSANAAN

Perspektif, 1998
Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan sebagai hukum tertulis dapat dikenali bentuk, tipe, dan karakteristiknya dari asas formal dan asas materialnya. Secara formal, tata hirarki dan bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, walaupun TAP MPRS ini banyak mengandung kelemahan dan ...
openaire   +1 more source

Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2006
The mechanism procedure of establishing by laws is the same with Act and the posisition of by law is equal with the Act, in the sense, that by laws and Act are legislative products.However, the contain of bylaws is different with the Act The implementation of bylaws is limited to a certain region, otherwise the Act isimplemented in the national level ...
openaire   +3 more sources

PENGARUH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN TEMUAN KETIDAKPATUHAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH OLEH BPK (Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang teraudit oleh BPK Tahun Anggaran 2014-2016) [PDF]

, 2018
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK pada
Pembimbing, Dr. Hj. Liza Laila Nurwulan,SE. MSi,AK.,CA, Wiska Bahlis, 144020275   +1 more
core  

Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan

JURNAL MERCATORIA, 2017
Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, wacana menjadikan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga tunggal merupakan langkah maju untuk menyederhanakan kewenangan yang sama pada organ yang sama, hal inilah yang menjadi kajian dari penelitian
openaire   +3 more sources

HAK MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [PDF]

Jurnal Legislasi Indonesia, 2020
Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Dengan kekuatan mengikatnya, Peraturan Perundang-undangan dapat memberikan suatu kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Peraturan Perundang-undangan dalam sistem demokrasi tidak hanya sebagai produk yang dibentuk oleh lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh ...
openaire   +1 more source

Kajian Keterlibatan Multipihak dalam Pelaksanaan Peraturan Perundangan Mengenai Hutan Lindung di Kabupaten Pangkep [PDF]

, 2012
Berbagai peraturan Perundangan mengenai hutan lindung telah diterbitkan oleh pemerintah cq. Kementerian Kehutanan, namun pada prakteknya sebagian dari peraturan tersebut tidak mudah dilaksanakan di lapangan. Salah satu hambatan dari pelaksanaan peraturan
Dewi, I. N. (Indah), HB, A. R. (Achmad), Kusumedi, P. (Priyo)   +2 more
core  

Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan terhadap Tindak Pidana Korupsi [PDF]

, 2015
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
Aslia, M. N. (Mezhi), Marliah, A. (Ai)
core  

Penataan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

Legal Spirit
Villages have actually been existing before the Republic of Indonesia was established, but in the journey of this Republic of Indonesia, they are often intentionally designed by the law-forming state elite.
Sirajuddin Sirajuddin, Fatkhurohman Fatkhurohman   +1 more
openaire   +1 more source

Kebijakan Kriminalisasi dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Fiskal [PDF]

, 2008
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan dimana sistem pemidanaanfiskal
Hardinata, A. R. (Anggiat)
core  

Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim di Pengadilan Agama Manado [PDF]

, 2007
Peradilan Agama adalah Badan peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
Yasin, Y. (Yasin)
core