KONSTRUKSI PROGRESIF SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2023 Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun ...
openaire +1 more source
POSISI PERATURAN BANK INDONESIA SEBAGAI ATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI ASPEK HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA [PDF]
SYAMSI BAHRUN, Posisi Peraturan Bank Indonesia sebagai Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di bawah bimbingan Dr. H.
Syamsi, Bahrun
core
Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-undangan (Kajian Politik Hukum) [PDF]
, 2013 Penelitian ini berjudul Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan ( Suatu Kajian Politik Hukum). Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis bentuk pengaturan dan mekanisme pengawasan peraturan daerah dan mengetahui dan ...
Yarni, M. (Meri)
core
Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah [PDF]
, 2019 Perkembangan perekonomian di Indonesia melalui dunia perbankan kerapkali menjadi acuan. Olehnya itu, dalam operasionalnya dibutuhkan regulasi perbankan syariah, sebagaimana dapat dicermati dalam: Undang-undang No.
Simal, A. H. (Abdul)
core
ALTERNATIF MODEL ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012 <p>Sampai saat ini terdapat banyak alat (tools) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, antara lain model RIA, model ROCCIPI, model RegMap, model MAPP dan lain-lain. Namun demikian masing-masing model tersebut mempunyai kelemahan. Untuk itu diperlukan model alterna Ɵ f yang lebih efek Ɵ f.
openaire +2 more sources
PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI KETENTUAN JUSTICE COLLABORATOR DI NEGARA BELANDA DENGAN DI NEGARA INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]
, 2018 Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir dan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana khusus dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan ...
Reynaldo Frans Ayub Taulo, 14100174
core
Efektivitas Pelaksanaan Withholding System terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan di Universitas Brawijaya [PDF]
, 2015 Skripsi ini mengangkat permasalahan Efektivitas Pelaksanaan Withholding System terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan di Universitas Brawijaya. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh penerimaan pajak penghasilan menggunakan withholding system ...
Rahmawati, R. D. (Rista)
core +1 more source
Implementasi Ketentuan-ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia [PDF]
, 2016 Tulisan ini membahas tentang pengaturan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam UNCLOS 1982, dan implementasinya dalam peraturan Perundang-undangan nasional Indonesia.
MASDIN, M. (MASDIN)
core
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (SUATU PENELITIAN DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH) [PDF]
, 2016 ABSTRAKJUANDA SAPUTRA, PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2016 LEGISLATIF TAHUN 2014Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 52) pp.,bibl., tabl.(Zainal Abidin, S.H.,M.Si)Badan Pengawas Pemilu ...
JUANDA SAPUTRA
core
Hirearki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Ethics and Law Journal: Business and NotaryRegarding the hierarchy of laws and regulations, there are two issues that are often discussed. First, whether or not to include the People's Consultative Assembly (MPR) Decree in the hierarchy of laws and regulations (Article 7 paragraph (1) of Law 12/2011).
openaire +1 more source