Studi analisis putusan no. 965/Pdt.G/PA.SMN Yogyakarta tentang pertimbangan hakim atas pemberian izin poligami karena perjanjian [PDF]
Syarat poligami telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, di antaranya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 55-59; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3-5; serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang ...
Syafiq, Agus
core
PROBLEMATIK PENATAAN JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia over a period of numerous years has had four different regulations with the same intent, i.e. to reorder the hierarchy of the various forms and types of legislative products. This effort apparently has not yet been a success. In this article, the author shall attempt to identify the core problem hindering the effort at re-ordering and ...
openaire +2 more sources
Mediasi Dan Sengketa Pertanahan: Studi Tentang Okupasi Tanah Di Kentingan Baru Kelurahan Jebres Kota Surakarta [PDF]
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai apakah mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Kentingan Baru, Kelurahan Jebres Kota Surakarta serta apakah kekuatan hukum dari ...
, Darsono, SH. MH. +2 more
core
Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan
Masalah studi penelitian; Pertama, asas pengaturan desa menurut Undang Undang Desa, Kedua, Kedudukannya peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa, Pertama, Dalam hal asas pengaturan desa tentunya harus berpatokan kepada Undang Undang ...
openaire +2 more sources
Sanksi Pidana Atas Kegiatan yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan [PDF]
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap kegiatan yang mengakibatkan terganggunnya fungsi jalan.
Pandean, C. Y. (Christovel)
core +1 more source
Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia [PDF]
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan ...
Bafadhal, F. (Faizah)
core
NADZIR WAKAF; VERSI FIQH ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan mustahiqnya.
openaire +3 more sources
INFORMED CONSENT SEBAGAI SALAH SATU HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN JASA MEDIS DOKTER (STUDI DI RSUD KARDINAH KOTA TEGAL) [PDF]
Informed Consent lahir karena adanya hubungan teurapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati.
Ayu , Suciati
core
Penelitian ini mengulas relevansi teoritis kajian hukum perundang-undangan dalam pembentukan peraturan. Hasilnya menyimpulkan peran strategis kajian hukum dalam memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum negara. Selain itu, kajian hukum juga memastikan kebijakan pemerintah sesuai kepentingan rakyat, mengatasi masalah hukum,
Baren Sipayung +2 more
openaire +1 more source
KAPITA SELEKTA SEKITAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UUD, pembentuk UU adalah DPR bersama dengan Presiden. Sebelum diadakannya Perubahan UUD 1945 titik berat pembentuk UU ada di tangan Presiden. Namun dengan adanya reformasi, pembentuk UU bergeser ke tangan DPR. Dalam pembentukan undang-undang, paling tidak ada tiga komponen utama yang saling
openaire +2 more sources

