Results 31 to 40 of about 74 (68)

AMBIGUITAS AMANAT KONSTITUSI MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS DAN PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN

open access: yesJURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 2022
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan perubahan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung menjadi dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
openaire   +1 more source

Akibat Hukum Perjanjian Kawin terhadap Pihak Ketiga dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

open access: yesJurnal Interpretasi Hukum, 2021
Property problems in marriage often occur. With this, the couple can make a marriage agreement for those who want to separate their marital assets. One of the marriage agreement arrangements, which is mentioned in paragraph (1), namely in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that a marriage agreement can be made before the ...
null Putu Trisna Witariyani   +2 more
openaire   +2 more sources

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Perkawinan merupakan salah satu hal menjadi penting bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2023, data perkara isbat nikah tahun 2020-2022 mengalami peningkatan ...
Muhamad Rizki
doaj   +1 more source

PENGATURAN PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

open access: yesKertha Patrika, 2018
Penelitian ini berjudul “Pengaturan Perolehan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran”. Isu hukum yang dibahas adalah adanya konflik aturan (conflicten van normen) antara Pasal 3 PP No. 103 Tahun 2015 dengan Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU No.
GEDE ODE ANGGA PRATAMA
doaj  

Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan

open access: yesJurnal USM Law Review
This research examines the legal position of copyright intellectual property rights in marriage in Indonesia, whether it can be considered a dowry, and the implications in the context of marriage law and separation of assets.
Yenny Febrianty   +2 more
doaj   +1 more source

AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA PERKAWINAN

open access: yesJusticia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 2019
Perkawinan adalah sesuatu ikatan yang menaikkan derjat seseorang baik dimata masyarakat maupun dimata Allah swt.menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki,dengan adanya perkawinan maka maka harta yang didapat selama perkawinan adalah termasuk harta bersama ...
openaire   +1 more source

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 69/PUU-XII/2015

open access: yesJurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017
: This Study discusses the legislation ratios of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and its legal implications on the authority of a notary in the establishment of a marriage certificate after the Constitutional Court Decision Number ...
Wahyuni Wahyuni   +2 more
doaj  

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

open access: yesKertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2019
Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang memperluas makna perjanjian perkawinan. Timbul persoalan baru yaitu bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian sebelum dikeluarkannya perjanjian kawin dengan adanya putus Mahkamah Konstitusi.
Made Subawa, Putu Astika Yasa
openaire   +2 more sources

Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan).
Rice Marta, Azmi Fendri , Delfiyanti
doaj   +1 more source

FUNGSI AKTA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERDATA MENURUT HUKUM PEMBUKTIAN

open access: yesNotary Journal, 2022
<pre><span lang="EN">In the establishment of a marriage or to make the Prenuptial Agreement, the provisions of the legislation governing this matter are required, and to guarantee and provide legal certainty to the parties who will make the Prenuptial Agreement.
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy