Results 91 to 100 of about 25,700 (134)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XII/2014 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN RNDEWAN PERWAKILAN RAKYAT BESERTA ALAT RNKELENGKAPANNYA [PDF]

, 2015
ABSTRAKCICI AMBIYAPUTRI :2015STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XII/2014 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BESERTA ALAT KELENGKAPANNYA.Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(iv, 76), pp.,tabl,bibl.
CICI AMBIYAPUTRI
core  

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PAJAK DAERAH

JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2018
The change in political government of Indonesian, that had taken place in the "big bang decentralization" era, create the  decentralization of power. In the fiscal decentralization, the local governments has the power to manage theirs’ finances, including tax collection.
openaire   +2 more sources

Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan

Khazanah Hukum, 2021
Masalah Dalam penelitian ini menggunakan peneliatian normative dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana desain model pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.
Elfid Nurfitra Mubarok, Alwi Al Hadad
doaj  

Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal Mercatoria, 2018
Kewenangan MK RI ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji konstisionalitas sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Rizki Wahyudi, Muhammad Gaussyah, Darmawan Darmawan   +2 more
doaj   +1 more source

Mencermati Ratio Decidendi Mk Dalam Putusan Nomor 122/Puu-Vii/2009 Tentang Penderogasian Norma Hukum Dan Sifat Putusan PTUN [PDF]

, 2010
Ratio decidendi of the Constitutional Court that said he was not an organ that has an authority to review constitutional rights loss of applicant, beside contrary to constitutional protection principles, also contrary to functions of the Constitutional ...
Ekatjahjana, W. (Widodo)
core  

Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan

Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 2016
Sekalipun mencatatkan perkawinan bukanlah termasuk yang menentukan keabsahan suatu perkawinan dalam Islam, namun dalam aplikasinya di Indonesia perkawinan yang tidak tercatatkan menyebabkan anak tidak tercatat juga secara hukum negara.
Busman Edyar
doaj   +1 more source

Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-undang [PDF]

, 2016
This thesis research raised the issue of judicial authority of the Supreme Court Rules Against Legislation under the Act. This study uses the juridical-normative research. The survey results revealed that the Constitution explicitly states that Indonesia
DONI SILALAHI, SH A.2021131015, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
core  

DISKRESI DINAMIKA DAN PERUBAHAN KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik
Penelitian ini membahas diskresi dinamika dan perubahan konstitusi di Indonesia melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, mengatur pembagian kekuasaan, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara.
openaire   +1 more source

PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES DI MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DI INSTAGRAM

Lektur
Persoalan gugatan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu isu kontroversial yang mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Isu ini banyak diberitakan oleh media, termasuk akun berita Instagram @narasinewsroom.
Mukhtar Najib AlBanna, Wuri Handayani
doaj   +1 more source

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008 Terhadap Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Dan Kabupaten/kota Se-Daerah Istimewa YOGYAKARTA [PDF]

, 2010
The research concluded, first, The Constitutional Court decision number 22-24/PUU-VI/2008 give the positive implications of affirmative action policy of women representation in the provincial parliament and regency/town in Yogyakarta, because every ...
UII, P. S. (Pusat)
core