Diversi, 2018 Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ...
Agus Prabowo, Agus Manfaluthfi
doaj +1 more source
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN [PDF]
, 2017 ABSTRAK TEUKU SOEKIARANDI TR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 2017 KONSTITUSI NOMOR: 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN.(iv, 52) pp.,bibl (ZAHRATUL IDAMI, S.H.,M.Hum)Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang ...
Teuku Soekiarandi Tr
core
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Kanun, 2011 : Pasca amandemen UUD 1945 selama empat kali (1999-2002), konstitusi Indonesia mengalami perubahan secara prinsipil. Salah satunya kekuasan judicial (kehakiman) sebelumnya dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, saat ini sebagian kekuasaan
Amrizal J. Prang
doaj +1 more source
Tinjauan Yuridis Berkenaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/phpu.d-x/2012 [PDF]
, 2016 Penelitian ini berjudul Tinjauan yuridis berkenaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, dengan mengkaji permasalahan apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 ...
S, S. (SAHRIL)
core
Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/puu-xi/2013) [PDF]
, 2016 Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka terdapat asas yang bersifat universal yaitu asas res judicata pro veritate habetur yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang
Widarto, J. (Joko)
core
HUKUMAN MATI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2009 AbstrakThe criminal conduct is not only focused on the criminal law but also insociology aspect can be observed as economic, politic and psychologyaspects. Under those reflections then the author reasons that dead sentenceapplication to the criminal actor therefore resulted injustice that alsoforcible.
openaire +2 more sources
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
Usroh, 2023 Perkawinan beda agama di Indonesia, merupakan suatu realitas yang terus terjadi meskipun secara hukum negara maupun hukum agama secara tegas telah melarangnya.
Sudjah Mauliana, Agustin Hanapi
doaj +1 more source
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah(mpd) Notaris (Analisis Putusan No. 49/puu-x/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2004) [PDF]
, 2014 Dalam penulisan jurnal ini Penulis Membahas permasalahan hukummengenai Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap EksistensiMajelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Hal ini di latar belakangi dengandikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstusi Nomor
Siregar, H. F. (Herman)
core +2 more sources
UIR Law Review, 2017 Dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) banyak kewenangan DPD yang tereduksi, sehingga DPD melakukan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.
Suparto Suparto
doaj
Kajian Yuridis terhadap Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator Atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan [PDF]
, 2017 Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ...
Manfaluthfi, A. (Agus) +1 more
core