Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Jurnal USM Law ReviewThis study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict with the Constitutional Court's decision. This study is important to conduct
Liana Nasir +2 more
doaj +1 more source
Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang
Jurnal Konstitusi, 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan.
Iwan Satriawan, Tanto Lailam
doaj +1 more source
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah(mpd) Notaris (Analisis Putusan No. 49/puu-x/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2004) [PDF]
, 2014 Dalam penulisan jurnal ini Penulis Membahas permasalahan hukummengenai Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap EksistensiMajelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Hal ini di latar belakangi dengandikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstusi Nomor
Siregar, H. F. (Herman)
core +2 more sources
Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 Every effort of discovering the truth always faced with the possibility to slip. This possibility of slips also occurs in the Constitutional Court Decisions, specifically one which strongly related to material truth, such as in the decision related in dispute of local general election result. Based on that certainty, this paper attempts to study the
openaire +3 more sources
Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xi/2013 terhadap Pelayanan Akta Kelahiran Terlambat Melampaui Batas 60 (Enam Puluh) Hari Sampai dengan 1 (Satu) Tahun dan Lebih dari 1 (Satu) Tahun (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mala [PDF]
, 2014 Keterlambatan pelaporan akta kelahiran yang harus dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri diatur pada pasal 32 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni dengan Putusan Nomor 18/PUU-XI ...
Sari, D. N. (Devi)
core +1 more source
Pengakuan Model Noken Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilukada Lanny Jaya Papua Dan Implementasinya Terhadap Sistem Pemilu Di Indonesia [PDF]
, 2013 Dibalik sistem pemilukada secara nasional dan konstitusional, terdapat mekanisme pemilukada secara adat (model noken) yang dilaksanakan masyarakat adat Lanny Jaya Papua.
, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum +2 more
core
Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan [PDF]
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018 Dalam perkembangannya, tuntutan amandemen atau perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan
openaire +2 more sources
Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia [PDF]
, 2016 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim konstitusi dalam memutus sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kekuatan mengikat putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang yang ...
Liwe, I. C. (Immanuel)
core
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUUXIV/2016
, 2020 Implementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 In the matter of Amendments to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and Legal Effects Arising from the Decision of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 in The Amendment to the Provisions of Article 2 ...
openaire +3 more sources
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN PEMBENTUKAN BAWASLU PROVINSI ACEH [PDF]
, 2015 ABSTRAK(Zainal Abidin. S.H.,M.Si)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan syarat mengajukan gugatan/permohonan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah lembaga Negara. Pasal 61 Undang-Undang No.
SADRUN PINIM
core