Results 61 to 70 of about 36,442 (194)

Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Jurnal USM Law Review
This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict with the Constitutional Court's decision. This study is important to conduct
Liana Nasir, Syamsul Rijal, Muhamad Aksan Akbar   +2 more
doaj   +1 more source

REKONSTRUKSI TERHADAP SIFAT FINAL DAN MENGIKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Fiat Justisia, 2017
Court verdict of District Heads Election is the first verdict and the last had final and binding since it was read out by Constitutional Court, although it found and generated by the corruption court, so it unfulfilled sense of justice as corruption of ...
R. Nurman Ardian A.K., Muhammad Akib, Budiyono Budiyono   +2 more
doaj   +1 more source

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCARI KEADILAN

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2008
The verdict of the Constitutional  Court, as the nature of a court decision, implies the rights that the justice seekers enjoy. It is unfortunate however, the appeal procedure for those who are not satisfied with such verdict is not issued yet, and this may produce the disadvantages  for the purpose of affording justice. For such reason,  the amendment
openaire   +3 more sources

Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM
The controversies surrounding the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 have attracted public attention. The a quo decision is related to the judicial review of Article 169 letter q of the Election Law.
Syaifullahil Maslul
semanticscholar   +1 more source

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 33/PUU-XIII/2015 DALAM UPAYA MEMUTUS DINASTI POLITIK DAN ANTISIPASI PADA PILKADA MENDATANG

Arena Hukum, 2019
In this research article, there are two legal issues to be studied, namely: (i) Implication of Constitutional Court Judgment Number: 33 / PUU-XIII / 2015 in order to break the chain of political dynasty in Indonesian; (ii) what legal instrument can be ...
Nuruddin Hady
doaj   +1 more source

UPAYA HUKUM KURATOR UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KARYAWAN PADA PERUSAHAAN YANG DIPUTUS PAILIT SETELAH PUTUSAN MK NO. 67/PUU-XI/2013 [PDF]

, 2018
suatu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah yang berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pembayaran upah pekerja didahulukan dari tagihan pajak dan kreditur lainnya, Mahkamah Konstitusi memberi alasan
Santoso, Budi, Sitopu, Jefri Ariman
core  

Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2016
Every effort of discovering the truth always faced with the possibility to slip. This possibility of slips also occurs in the Constitutional Court Decisions, specifically one which strongly related to material truth, such as in the decision related in dispute  of local general election result. Based on that certainty, this paper  attempts  to study the
openaire   +3 more sources

Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xi/2013 terhadap Pelayanan Akta Kelahiran Terlambat Melampaui Batas 60 (Enam Puluh) Hari Sampai dengan 1 (Satu) Tahun dan Lebih dari 1 (Satu) Tahun (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mala [PDF]

, 2014
Keterlambatan pelaporan akta kelahiran yang harus dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri diatur pada pasal 32 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni dengan Putusan Nomor 18/PUU-XI ...
Sari, D. N. (Devi)
core   +1 more source

Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang

Jurnal Konstitusi, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan.
Iwan Satriawan, Tanto Lailam
doaj   +1 more source

Pengakuan Model Noken Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilukada Lanny Jaya Papua Dan Implementasinya Terhadap Sistem Pemilu Di Indonesia [PDF]

, 2013
Dibalik sistem pemilukada secara nasional dan konstitusional, terdapat mekanisme pemilukada secara adat (model noken) yang dilaksanakan masyarakat adat Lanny Jaya Papua.
, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum, , Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum, Hadi, Sofyan   +2 more
core