Results 71 to 80 of about 36,442 (194)
Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan [PDF]
Dalam perkembangannya, tuntutan amandemen atau perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan
openaire +2 more sources
Penelitian ini membahas mengenai eksistensi etika hakim Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan akuntabel, dengan fokus pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
Edo Maranata Tambunan +3 more
semanticscholar +1 more source
Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia [PDF]
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim konstitusi dalam memutus sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kekuatan mengikat putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang yang ...
Liwe, I. C. (Immanuel)
core
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUUXIV/2016
Implementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 In the matter of Amendments to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and Legal Effects Arising from the Decision of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 in The Amendment to the Provisions of Article 2 ...
openaire +3 more sources
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan hukum tata negara. Keputusan-keputusan MK memiliki peran krusial dalam menentukan validitas
Silvi Aryana Paradita, Irwan Triadi
semanticscholar +1 more source
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN PEMBENTUKAN BAWASLU PROVINSI ACEH [PDF]
ABSTRAK(Zainal Abidin. S.H.,M.Si)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan syarat mengajukan gugatan/permohonan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah lembaga Negara. Pasal 61 Undang-Undang No.
SADRUN PINIM
core
Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi
The Constitution has stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood as an ...
openaire +1 more source
PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides new legal politics, namely that a marriage agreement can be made after marriage. The verdict gives certainty and responsibility to marriage registration officers or notaries to ratify collective agreements, namely marriage agreements after the marriage is held.
Berlianny Amalia, Rahmida Erliyani
openaire +1 more source
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAHAM KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCE
Penelitian ini mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dewi Sulastri, Abu Sanmas
doaj +1 more source
Bantuan Hukum terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Outsorcing Pasca Putusan Mk. Nomor 27/puu-ix/2011 Terkait Pemenuhan Hak-hak Pekerja [PDF]
Praktik outsourcing di Indonesia telah mengakibatkan pekerja outsourcing tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereke dapatkan, pekerja outsourcing juga tidak diberikan jaminan perlindungan atas keberlansungan perkerjaa mereka.
Anwar, A. H. (Abdul)
core

