Results 71 to 80 of about 25,700 (134)

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Legalitas: Jurnal Hukum
The Constitution has stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood as an ...
openaire   +1 more source

PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Collegium Studiosum Journal
Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides new legal politics, namely that a marriage agreement can be made after marriage. The verdict gives certainty and responsibility to marriage registration officers or notaries to ratify collective agreements, namely marriage agreements after the marriage is held.
Berlianny Amalia, Rahmida Erliyani
openaire   +1 more source

Bantuan Hukum terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Outsorcing Pasca Putusan Mk. Nomor 27/puu-ix/2011 Terkait Pemenuhan Hak-hak Pekerja [PDF]

, 2019
Praktik outsourcing di Indonesia telah mengakibatkan pekerja outsourcing tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereke dapatkan, pekerja outsourcing juga tidak diberikan jaminan perlindungan atas keberlansungan perkerjaa mereka.
Anwar, A. H. (Abdul)
core  

Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 1970
A transformative amendment of the 1945 Constitution established a separate judicial institution called the Constitutional Court. This institution is believed to serve a strategic role within Indonesia’s plural legal  system  particularly  in  the area of constitutional review and constitutional rights protection.
openaire   +3 more sources

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAHAM KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCE

Jurnal Litigasi
Penelitian ini mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dewi Sulastri, Abu Sanmas
doaj   +1 more source

PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022

Jurnal Litigasi, 2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menegaskan sistem pemilihan umum diselenggarakan melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka, yang dalam pertimbangannya memberikan pandangan yang mengarah pada penguatan peran dan fungsi ...
Fajar Ramadhan Kartabrata
doaj  

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Terhadap Pilkada Serentak [PDF]

, 2017
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hak Uji Materil (Judicial Review) Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Dalam Pilkada Serentak.
Paransi, D. M. (Daniel)
core   +1 more source

PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA

IBLAM Law Review
Eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sudah semestinya menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD ...
Didit Wijayanto Wijaya
doaj   +1 more source

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/puu-ix/2011 Mengenai Pengajuan Banding terhadap Putusan Praperadilan [PDF]

, 2015
Berlakunya Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah menimbulkan pembedaan hak warga Negara. Alasan tersebut menyebabkan Tjetje Iskandar mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.
Prasa, G. C. (Galuh)
core   +1 more source

PARADIGMA HUKUM RESPONSIF (suatu Kajian Tentang Makamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum) [PDF]

, 2012
It is really ironic that an institution of law enforcer like constitutional court whose objectives are to to defend the rights, create substantive justice and prosperity for the society, is apparently extending its authority—including constitutional ...
Muchtar, H. (Henni)
core   +2 more sources