Results 71 to 80 of about 36,442 (194)

Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan [PDF]

open access: yesAjudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018
Dalam perkembangannya, tuntutan amandemen  atau perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan
openaire   +2 more sources

ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)

open access: yesIBLAM LAW REVIEW
Penelitian ini membahas mengenai eksistensi etika hakim Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan akuntabel, dengan fokus pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
Edo Maranata Tambunan   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia [PDF]

open access: yes, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim konstitusi dalam memutus sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kekuatan mengikat putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang yang ...
Liwe, I. C. (Immanuel)
core  

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUUXIV/2016

open access: yes, 2020
Implementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 In the matter of Amendments to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and Legal Effects Arising from the Decision of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 in The Amendment to the Provisions of Article 2 ...
openaire   +3 more sources

Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara

open access: yesIndonesian Journal of Law and Justice
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan hukum tata negara. Keputusan-keputusan MK memiliki peran krusial dalam menentukan validitas
Silvi Aryana Paradita, Irwan Triadi
semanticscholar   +1 more source

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN PEMBENTUKAN BAWASLU PROVINSI ACEH [PDF]

open access: yes, 2015
ABSTRAK(Zainal Abidin. S.H.,M.Si)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan syarat mengajukan gugatan/permohonan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah lembaga Negara. Pasal 61 Undang-Undang No.
SADRUN PINIM
core  

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

open access: yesLegalitas: Jurnal Hukum
The Constitution has stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood as an ...
openaire   +1 more source

PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

open access: yesCollegium Studiosum Journal
Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides new legal politics, namely that a marriage agreement can be made after marriage. The verdict gives certainty and responsibility to marriage registration officers or notaries to ratify collective agreements, namely marriage agreements after the marriage is held.
Berlianny Amalia, Rahmida Erliyani
openaire   +1 more source

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAHAM KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCE

open access: yesJurnal Litigasi
Penelitian ini mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dewi Sulastri, Abu Sanmas
doaj   +1 more source

Bantuan Hukum terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Outsorcing Pasca Putusan Mk. Nomor 27/puu-ix/2011 Terkait Pemenuhan Hak-hak Pekerja [PDF]

open access: yes, 2019
Praktik outsourcing di Indonesia telah mengakibatkan pekerja outsourcing tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereke dapatkan, pekerja outsourcing juga tidak diberikan jaminan perlindungan atas keberlansungan perkerjaa mereka.
Anwar, A. H. (Abdul)
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy