Results 81 to 90 of about 25,700 (134)

Religious schema and tolerance towards alienated groups in Indonesia. [PDF]

Heliyon, 2021
Ardi R, Tobing DH, Agustina GN, Iswahyudi AF, Budiarti D.   +4 more
europepmc   +1 more source

Legitimasi Hukum Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan

Yurispruden
Isu merujuk pada hukum asing dalam pertimbangan konstitusional sering memicu kritik sebagai “cherry picking”. Penelitian ini mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Afrika Selatan menggunakan hukum asing dalam yurisprudensi mereka, dengan ...
Achmad Zuhdi, Ari Ade Kamula
doaj   +1 more source

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT (BINDING)

Solusi, 2021
The Constitutional Court has the authority to judge at the first and last levels whose decisions are final and binding. The Constitutional Court decision which is final and binding, contains 4 (four) legal meanings, namely: First, in order to realize legal certainty as soon as possible for the disputing parties.
openaire   +1 more source

DASAR-DASAR PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI INDONESIA [PDF]

, 2015
Literatur hukum sebelumnya tidak mengenal istilah Hukum Ekonomi termasuk juga di Indonesia. Ilmu hukum mengenal istilah hukum ekonomi justru berasal dari kalangan ahli ekonomi.
Irawan, Candra
core  

Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Jurnal Konstitusi, 2018
Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections).
Pan Mohamad Faiz
doaj   +1 more source

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

, 2023
Tugas Hak Uji Materiil Dosen: Dr. Tomy Michael S.H., M.H.
openaire   +1 more source

Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2018
Permasalahan dalam penelitian ini, pertama: makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Kedua, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.
Vidya Prahassacitta
doaj   +1 more source

Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Mewaris Anak Diluar Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 [PDF]

, 2014
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kaidah hukum berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Diluar Perkawinan dan bagaimanakah dampak dari putusan Mahkamah Konstitusinomor 46/PUU ...
Mema, M. (Marcilita)
core   +1 more source

Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan: Implikasi terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia [PDF]

, 2013
AbstaksiHj. Machicha Mochtar mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuanPasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) conditionally
Khatulistiwa, R. N. (Rossy)
core  

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

Refleksi Hukum, 2018
Tulisan ini membahas permasalahan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang ratifikasi terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pengujian ASEAN Charter menyatakan berwenang untuk mengadili undang ...
Galuh Candra Purnamasari
doaj   +1 more source