Results 81 to 90 of about 36,442 (194)

CONFLICT OF INTEREST KETUA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TELAAH PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Journal of Excellence Humanities and Religiosity
  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menuai pro-kontra, pasalnya putusan tersebut memuat konflik kepentingan (conflict of interest) Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (Anwar Usman).
Anggar Putra, Saiful
semanticscholar   +1 more source

PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA

IBLAM Law Review
Eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sudah semestinya menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD ...
Didit Wijayanto Wijaya
doaj   +1 more source

PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022

Jurnal Litigasi, 2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menegaskan sistem pemilihan umum diselenggarakan melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka, yang dalam pertimbangannya memberikan pandangan yang mengarah pada penguatan peran dan fungsi ...
Fajar Ramadhan Kartabrata
doaj  

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Terhadap Pilkada Serentak [PDF]

, 2017
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hak Uji Materil (Judicial Review) Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Dalam Pilkada Serentak.
Paransi, D. M. (Daniel)
core   +1 more source

Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik [PDF]

, 2018
Fungsi negara tidak hanya sebagai regulator (pengatur) dan umpire (wasit), namun juga berfungsi sebagai provider (penyedia) dan entrepreneur (pengusaha).
Tarigan, J. P. (Jefri)
core   +2 more sources

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM H.L.A Hart dan Ronald Dworkin

IBLAM LAW REVIEW
This article focuses on the Constitutional Court decision no. 90/PUU-XXI/2023 which has attracted a lot of attention from experts and practitioners in the field.
Abdil Azizul Furqon, Jaury Douglas Pardomuan, Michael Joseph, I. E. Joesoef   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/puu-ix/2011 Mengenai Pengajuan Banding terhadap Putusan Praperadilan [PDF]

, 2015
Berlakunya Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah menimbulkan pembedaan hak warga Negara. Alasan tersebut menyebabkan Tjetje Iskandar mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.
Prasa, G. C. (Galuh)
core   +1 more source

Religious schema and tolerance towards alienated groups in Indonesia. [PDF]

Heliyon, 2021
Ardi R, Tobing DH, Agustina GN, Iswahyudi AF, Budiarti D.   +4 more
europepmc   +1 more source

Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana

Taruna Law
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 telah meruntuhkan tembok limitatif terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali atas pertimbangan adanya bukti (Novum) baru.
Rafi Pravidjayanto
doaj   +1 more source

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT (BINDING)

Solusi, 2021
The Constitutional Court has the authority to judge at the first and last levels whose decisions are final and binding. The Constitutional Court decision which is final and binding, contains 4 (four) legal meanings, namely: First, in order to realize legal certainty as soon as possible for the disputing parties.
openaire   +1 more source