Results 41 to 50 of about 89 (78)

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017
Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan. intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktek-praktek curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.
openaire   +2 more sources

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2021
Latar Belakang Penelitian ini membahas tentang Penanganan Tindak pidana Pemilihan Umum melalui Sentra Peneggakan Hukum terpadu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Namun dalam proses Peneggakkanya adanya perbedaan pendapat dalam menangani permasalah pada tindak pidana Pemilu tersebut,maka perlu adanya Penyamaan Persepsi terkait karakteristik Tindak ...
null Sarah Bambang, Sri Setyadji, Aref Darmawan   +2 more
openaire   +2 more sources

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menuju Pemilu yang Berintegritas

Indragiri Law Review
Pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah berlalu melahirkan beberapa catatan pokok yang patut dievaluasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar pelaksanaan Pemilu di masa-masa yang akan datang semakin berkualitas dan berintegritas. Kualitas dan integritas Pemilu patut diperhatikan karena memang faktanya Pemilu akan sangat menentukan kehidupan bangsa dan ...
Fitra Edia Rahman Jandru Fitra, null Fitri Wahyuni   +1 more
openaire   +1 more source

jmp Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera

Jurnal Belo, 2019
ABSTRAK Pemilu adalah proses pergantian kekuasaan secara damai, salah satunya adalah memilih legislator. Pelarangan mantan terpidana untuk menjadi calon legislator menimbulkan polemik dengan gugatan ke Mahkamah Agung karena dikeluarkannya Peraturan ...
Jetty Martje Patty
doaj   +1 more source

Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu  Kota Solok Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah  Serentak

Unes Journal of Swara Justisia
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok dalam mengurangi tindak pidana pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala daerah Tahun 2024 adalah melakukan investigasi ...
Rizki Saktiko, Susi Delmiati, Fahmiron
doaj   +1 more source

SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2022
In the proof system for falsifying documents in election crimes, of course, it requires a good process in terms of applying sanctions for violators if they are proven to have committed an election crime, seen from material and formal legal facts and supported by evidence submitted starting from the investigation process, investigation to the court so ...
null M. Khaerul, null Amir Ilyas, null Audyna Mayasari Muin   +2 more
openaire   +1 more source

Studi Komparatif Pemilihan Bentuk Pengaturan Tentang Model Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia

Jurnal Litigasi
Korupsi di Indonesia telah berlangsung di semua lapisan masyarakat, sehingga seolah-olah korupsi di Indonesia tak pernah habis untuk dibahas. Penegak hukum banyak yang terlibat ke dalam korupsi sehingga hal tersebut menyebabkan krisis kepercayaan dari ...
Ridwan, Edi Setiadi, Rena Yulia, Dini Dewi Heniarti, Gialdah Tapiansari Batubara, Belardo Prasetya Mega Jaya   +5 more
doaj   +1 more source

DAMPAK POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILU TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Jurnal Keadilan Pemilu, 2022
The prevention and eradication of criminal acts of corruption cannot rely solely on law enforcement; all stakeholders must collaborate. Bureaucratic arrangement, governance arrangement, political arrangement, economic arrangement, and cultural arrangement are all critical to preventing transactional politics from occurring in the legislative, executive,
openaire   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor: 70/Pid./2014/PT.TJK.)

Fiat Justisia, 2017
The criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of legislative elections in 2014 in Decision No. 70/Pid./2014/PT.TJK based on the presence of errors and intentional element in the commission of a crime, the defendant's ability to be ...
Selvi Yuliyanti
doaj   +1 more source

ANALISIS PENERAPAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU

Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2019
Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan terhadap tindak pemilu adalah: a) Penyelengara Pemilu (KPU, Bawaslu,
openaire   +3 more sources