Results 51 to 60 of about 89 (78)

Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif (Passiv Vote Buying) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

open access: yesJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Politik uang atau pembelian suara dalam penyelenggaraan pemilu hingga kini masih terus terjadi. Celakanya, ketentuan pidana pemilu yang tersedia hanya ditujukan pada pemberi janji, uang, atau materi lainnya (pembelian suara aktif), sedangkan penerimanya (
Gaza Carumna Iskadrenda   +1 more
doaj   +1 more source

KEWENANGAN PIMPINAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesJurnal Magister Hukum Udayana, 2017
Political parties have a strategic role in a democratic country. Indonesian 1945 Constitution regulates the status of political parties in the state life in Indonesia.
Bambang Budiyanto
doaj   +1 more source

Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu

open access: yesBlantika: Multidisciplinary Journal
Penanganan tindak pidana pemilu merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi. Tindak pidana pemilu mencakup berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya pemilu, seperti manipulasi suara, kampanye ilegal, dan intimidasi pemilih.
openaire   +1 more source

Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014

open access: yesJurnal Hukum PRIORIS, 2016
Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pemilu yang berintegritas. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagai perserta pemilu. Pengadilan tindak pidana pemilu menjadi salah satu mekanisme penegakan hukum yang disediakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran dan kejahatan tindak pidana ...
openaire   +1 more source

Kasus Perusakan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Kota Kediri

open access: yesVerfassung
Artikel ini dimaksudkan untuk menjabarkan dan menjelaskan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya di Kota Kediri, dalam menindaklanjuti penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) serta pengaturan hukum dan sanksi ketika ...
Michelle Salma Khotom Aji   +1 more
doaj   +1 more source

UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

open access: yesJurnal Idea Hukum, 2015
The settings in the Law – Law number 15 year 2011 about the election organizers in particular has the authority to supervise the election to run democratically.The research method using sociological juridical approach.
Waslam Mukhsid
doaj   +1 more source

Putusan Pengadilan Negeri Dobo Terhadap Tindak Pidana Pemilu

open access: yesBacarita Law Journal
In its development, general election crimes in Indonesia have experienced many changes, both in the form of increasing types of criminal acts and differences in the addition of criminal sanctions. This is because every day, election crimes are becoming a very serious concern because the measure of a democratic country's success is seen from its success
Johan Pieter Elia Rumangun   +2 more
openaire   +1 more source

Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

open access: yesJournal of Health Education Law Information and Humanities
Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pemilu ini tidak terlepas dari unsur pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran pemilu. Komplektisitas masalah yang terdapat dalam pemilu, mengakibatkan banyaknya unsur maupun pihak yang terlibat dalam penanganan masalah pemilu.
Iren Betti Manalu, Budiman N.P.D Sinaga
openaire   +1 more source

TINDAK PIDANA PEMILU DAN PILKADA OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

open access: yesJurnal Ius Constituendum, 2020
Penelitian ini menelaah posisi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) oleh penyelenggara Pilkada dalam menyelesaikan tindak pidana Pilkada yang   menui banyak masalah dalam menjamin pelaksanaan Demokrasi. Mulai dari adanya pola koordinasi yang tidak mungkin dilakukan secara sistemik antara penegak hukum sampai dengan disharmonisasi keputusan ...
openaire   +2 more sources

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Melalui Media Sosial

open access: yesSyntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia
The enforcement of election law violations through social media in the legal area of Bawaslu Purworejo still faces several challenges, hindering its effectiveness. This study aims to analyze the effectiveness of election law enforcement through social media and the obstacles faced by Bawaslu Purworejo in addressing election violations in the digital ...
Rezza Fauziyah   +2 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy