Results 21 to 30 of about 49,409 (137)
Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam
Jurnal USM Law Review, 2020 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana persetubuhan apada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Para remaja yang masih mencari jati dirinya menjadikan salah pergaulan dan salah menggunakan teknologi yang ada ...
Mega Widyawati
doaj +1 more source
UNES Journal of Swara Justisia, 2021 Pertimbangan Penyidik Pada Satreskrim Polres Kerinci Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disiarkan Melalui Media Sosial adalah dengan hanya menerapkan unsur yang terdapat pada Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang ...
Jeki Noviardi +2 more
openaire +3 more sources
Unes Journal of Swara Justisia, 2022 Ketentuan tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum terdapat di dalam buku 2 Bab VIII Pasal 207 sampai 241 KUHP. Kejahatan terhadap kekuasaan umum pada pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru terjadi dan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumbar, dimana ...
Muchlis Muchlis
doaj +1 more source
Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan [PDF]
Jurnal Lex Renaissance, 2017 Notary deed is the perfect, strongest, and most complete proof of evidence, thus not only guaranteeing legal certainty but also avoiding disputes. In practice, however, disputes often arise due to the existence of a notary deed. The notary can be liable for his action in making authentic deeds that are not in accordance with the applied provisions or ...
openaire +2 more sources
Persekusi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
Media Iuris, 2021 Artikel ini berjudul “Persekusi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”. Penulisan skripsi ini mengacu pada metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang dikaitkan dengan ...
Muhammad Hilman Anfasa Maaroef
doaj +1 more source
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
Jurnal IUS, 2015 Kebijakan formulasi penanggulangan tindak pidana kehutanan dalam tesis ini permasalahannya adalah Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan dan Bagaimana Kewenangan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan ...
Astan Wirya
doaj +1 more source
Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat
Alauddin Law Development Journal, 2022 Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kekuatan pembuktian visumet repertum dalam menentukan arah dakwaan oleh penuntut umum terhadap kasu penganiyaan berat dalam Putusan No.97/Pid.B/2019/PN Makassar dan mengetahui keduduukan visum et ...
Iis Wulandari Azis, Hamsir
doaj +1 more source
PENGARUH UNSUR MEMPERKAYA DAN/ATAU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
, 2023 Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak ...
openaire +1 more source
Unes Journal of Swara Justisia, 2021 Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu 2019 Oleh Penyidik ​​Satreskrim Polres Solok Kota diawali dengan kegiatan Penyidik ​​mendampingi Bawaslu untuk menerima temuan/laporan dugaan tindak pidana Pemilu, selanjutnya paling ...
Rizky Mahesa Febriandi
doaj +1 more source
Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Hak Penggunaan Merek Dagang Milik Orang Lain
Unes Journal of Swara JustisiaPenghentian penyidikan diatur Pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Seperti dalam laporan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek, dihentikan oleh penyidik akibat adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ...
Soni Handriyadi, Iyah Faniyah, Fahmiron
doaj +1 more source