Results 51 to 60 of about 49,409 (137)

KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MENENTUKAN UNSUR KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 2021
Pengawasan Intern Pemerintah yang menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, sedangkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ariance Boboy, Saryono Yohanes, Aksi Sinurat   +2 more
openaire   +2 more sources

Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama, dan dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia.
Diah Gustiniati Maulani
doaj  

Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]

, 2013
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam perkara pencucian uang.
Bintang, E. K. (Elvina)
core   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Jurnal Mercatoria, 2017
Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi.
Eva Syahfitri Nasution
doaj  

Pengusiran Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Menjalani Masa Pidana [PDF]

, 2015
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian I. Umum, dijelaskan Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan ...
Pangestu, D. Y. (Danang)
core   +1 more source

SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Jurnal Wawasan Yuridika, 2016
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penayangan situs pembunuh bayaran merupakan tindak pidana dan bagaimana upaya penanggulangan oleh penyidik Polri dalam proses penegakan hukum kasus situs layanan pembunuh bayaran dalam ...
Dany Fadhilah
doaj   +1 more source

Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 806/pid.b/2013/pn. Bdg) [PDF]

, 2017
Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Pasal 297 KUHP dan pada pasal 83 Undang-Undang perlindungan anak. Namun ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak merumuskan pengertian perdagangan orang ...
Nur Rochaeti, A.M Endah Sri Astuti, Taufiq Maulana Ibrahim*
core  

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI UU No. 31 TAHUN 1999 JO UU No. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Putusan Nomor 732/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Nomor 157/Pid/2004/PT.DKI) [PDF]

, 2006
Lemahnya sistem pembuktian dan atau proses penegakan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi belum menyentuh substansi pembuktian dari unsur-unsur delik tindak pidana korupsi itu sendiri, dan salah satu unsur yang sangat penting adalah tentang ...
Dyah Ekasari, Rika
core  

Unsur Menyalahgunakan Wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
The defendant Haris Yasin Limpo, who is the Main Director of the Regional Drinking Water Company (PDAM) of Makassar City, together with Irawan Abadi, committed the crime of corruption by distributing bonuses and company bonuses/services based on Ujung Pandang Level II Regional Regulation Number 6 of 1974 from 2017-2019 should be based on Government ...
null Revata Vappa Lazuardi, null Luthfie Arya Deanova   +1 more
openaire   +1 more source

PENERAPAN UNSUR KEALPAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

Jurnal Hukum, 2019
This study aims to determine the application of the element of negligence in the process of investigating traffic accidents and to find out the obstacles in the application of the negligence element in the traffic accident investigation process. The method used is the normative juridical approach.
openaire   +2 more sources