Results 11 to 20 of about 169,451 (134)
Rekonstruksi Kewenangan MK dalam Proses Amandemen UUD NKRI 1945 untuk Meneguhkan Supremasi Hukum
Reusam, 2023 Lembaga peradilan yang terbentuk sejak masa reformasi dan memiliki orientasi untuk menegakkan eksistensi demokrasi konstitusional disebut mahkamah konstitusi (Sa'adah, 2019).
Ayu Raihanny O.M.SULTAN
doaj +1 more source
Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran
Krtha Bhayangkara, 2022 Pemerintah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun sesuai dengan perkembangan dan tuntutan keadaan tidak semua peraturan perundang-undangan siap, hal disebabkan pembuatan ...
Octo Iskandar, Dzaky Perdana Dharmawan
doaj +1 more source
Unes Journal of Swara Justisia, 2023 Obat merupakan sediaan farmasi yang harus dikelola oleh tenaga kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana ...
Nining Nining +2 more
doaj +1 more source
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT KELALAIAN BENDAHARA
Unes Journal of Swara Justisia, 2022 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Neni Vesna Madjid, Mulyadi Mulyadi
doaj +1 more source
Mimbar Hukum, 2020 This study aims to answer a question i.e. what are the implications on authority to determine geographical names after the dismissal of National Team on Standardization of Geographical Names. This study uses doctrinal approach.
Andy Omara
doaj +1 more source
Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma, 2023 Law number 23 of 2022 concerning “psychology education and services” stipulates that the division of qualifications among Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, and Psikolog Subspesialis should be regulated in a specific Peraturan Pemerintah. This article proposes a Taxonomy of Qualifications of Psychologists based on the goals of the provision of ...
openaire +1 more source
KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA
Adliya, 2020 Â Abstrct This research is in the background by article 69 paragraph (4) of Law No. 6 of 2014 about Village Juncto Article 8 Regulation of the Minister of Villages, development of disadvantaged regions, and transmigration number 1 year 2015 about the ...
Yessyca Femilia, Uu Nurul Huda
doaj +1 more source
Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan, Pengggabungan, peleburan, dan Pembubaran BUMD
Jurnal IUS, 2021 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan DPRD dalam pembentukan, penggabungan, peleburan, dan pembubaran BUMD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan statute, conceptual dan case study.
Lalu Wira Pria Suhartana
doaj +1 more source
KEWENANGAN WAKIF TERHADAP HARTA BENDA WAQAF
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, 2021 Waqf assets are wakif property which can be proven by proof of ownership of the said assets. The types of waqf assets include immovable and movable objects. The formulation of the problem to be analyzed is the wakif authority over waqf assets. The approach used is a statute approach and a conceptual approach. With regard to immovable objects, the proof
Usanti, Trisadini Prasastinah +2 more
openaire +2 more sources
Kajian Implikasi Terbitnya UU RI. No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove [PDF]
, 2014 Hutan mangrove pada ekosistem pesisir merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga kewenangan pengelolaan mengharuskan pendekatan multi sektoral/instansi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji implikasi terbitnya UU No.
Irawan, A. (Aditya), Sari, N. (Nilam)
core +4 more sources