Results 31 to 40 of about 169,451 (134)

Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Kanun, 2015
ABSTRAK: Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi baru terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan di daerah.
Budiyono Budiyono, Muhtadi Muhtadi, Ade Arif Firmansyah   +2 more
doaj   +1 more source

Penyalahgunaan Kewenangan DPR dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Independensi Peradilan

Jurnal Konstitusi
The replacement of a Constitutional Court judge by the House of Representatives (DPR) has sparked debates on the limits of institutional authority and its impact on judicial independence.
Bima Rico Pambudi, Antikowati Antikowati, Fenny Tria Yunita   +2 more
doaj   +1 more source

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)

Dialogia Iuridica, 2017
Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan perubahan terhadap pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dan berimplikasi terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah.
Ari Dafid
doaj   +1 more source

Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012

Cepalo, 2019
Dualisme hukum adalah prinsip yang harus dihindari untuk menghindari kekacauan hukum (legal disorder) dan untuk menciptakan tatanan hukum. Inilah yang terjadi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan ...
Gunawan Raka
doaj   +1 more source

sumber kewenangan pemerintahan

, 2020
Hukum administrasi ...
openaire   +2 more sources

tugas :HTN kewenangan MK

, 2021
Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada ...
openaire   +2 more sources

Dewan Perwakilan Daerah Kewenangan Mengusulkan Tanpa Legislasi

Khazanah Hukum, 2020
Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk menerangkan bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan untuk mengusulkan namun tidak
Anwar Jasir
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN PENINDAKAN ATAS TANAH TERLANTAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Sengketa PT SAWIT JAMBI LESTARI dan Masyarakat Rantau Gedang Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari Jambi) [PDF]

, 2015
Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan yang di berikan pemerintah mengenai HGU. Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah di Desa Rantau Gedang Mersam Jambi.
ANGGA , FICESTRA PULUNGAN
core  

Keseimbangan Antara Penyerahan Kewenangan dan Penyerahan Sumber Penerimaan Daerah di Indonesia

Jurnal Bina Praja, 2021
Penelitian ini berujuan untuk memperoleh infomrasi mengenai keseimbangan antara penyerahan kewenangan dengan penyerahan sumber penerimaan dari pemerintah pusat kepada daerah.
Halilul Khairi
doaj   +1 more source

Kewenangan Komisi Yudisial Versus Kewenangan Mahkamah Agung [PDF]

, 2009
Since UU No. 22 year 2004 invited, about Commission of Yudisial, happened multi interpret either from circle of KY (Commission of Yudisial) and also MA (Appellate Court) concerning and obyek of subyek observations.
Kurniaty, Y. (Yulia)
core