Jurnal Keadilan Pemilu, 2022 Election dispute resolution rules that apply to the execution of elections do not suddenly appear. It is the outcome of a protracted search for a democratic electoral system. As a result, it is essential to investigate the history and development of Indonesia's election dispute settlement mechanisms as well as the legal standards that have been ...
openaire +1 more source
PENGUATAN KEWENANGAN PENUNTUT UMUM MELALUI PENGESAMPINGAN PERKARA PIDANA DENGAN ALASAN TERTENTU
Jurnal Litigasi, 2020 Implementasi asas oportunitas diwujudkan melalui kewenangan pengesampingan perkara pidana. Di Indonesia, kewenangan pengesampingan perkara dipergunakan sangat terbatas, hanya menjadi wewenang Jaksa Agung, dan itu pun terbatas pada alasan kepentingan ...
Rudi Pradisetia Sudirdja
doaj +1 more source
KEWENANGAN ANTARA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DENGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIDIKAN ACEHRN(STUDI DI MPD DAN LPMP PROVINSI ACEH) [PDF]
, 2015 ABSTRAKKata Kunci: Kewenangan, MPD dan LPMPJudulpenelitian ini adalah Kewenangan Antara Maelis Pendidikan Daerah Dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Aceh.
Mawardi
core
Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia [PDF]
, 2017 Penelitian ini mengkaji perbandingan model dan kewenangan judicial council di Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia serta analisisnya terhadap Komisi Yudisial (KY) di Indonesia. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan
Putra, A. (Abel), Rishan, I. (Idul)
core +1 more source
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Masalah-Masalah Hukum, 2018 Tindak Pidana Narkotika sudah menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Pemberian kewenangan khusus dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika bagi POLRI dan BNN memberikan peluang penegakan hukum yang lebih efektif, akan tetapi luasnya ...
Riza Alifianto Kurniawan
doaj +1 more source
Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan USAha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia [PDF]
, 2015 Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Untuk mengetahui ada tidaknya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Lembaga Negara lain yang
Paksi, R. S. (Rio)
core
EKSTENSI KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT INDONESIA: HARMONISASI KEWENANGAN HUKUM LAUT INDONESIA
TANJUNGPURA LAW JOURNALAbstractThe maritime security discourse in Indonesia by the Maritime Security Agency (Bakamla) is ineffective. The main cause is the disharmony of authority in security, order, and law enforcement in Indonesia between Bakamla and other institutions.
Fajar Sugianto, Sanggup Leonard Agustian
openaire +1 more source
Dinamika Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia
Jurnal PolitiquePenelitian ini bertujuan mengkaji dinamika kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia melalui telaah perkembangan peraturan perundang-undangan sejak pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi.
Abdulloh Moh Rifqi +2 more
doaj +1 more source
Konstruksi Hukum Konsep Kewenangan Bantuan Hukum oleh Notaris dalam Perspektif Subtantive Justice
Diversi, 2021 Penelitian ini membahas tentang kewenangan notaris memberikan bantuan hukum dalam perspektif subtantive justice. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa konstruksi hukum terhadap konsep kewenangan Notaris sebagai seorang yuris terkait pemberian bantuan ...
Indra Karianga +2 more
doaj +1 more source
Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual di Kota Langsa-Aceh [PDF]
, 2018 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota LangsaAceh.
Fitriani, R. (Rini) +1 more
core