Results 21 to 30 of about 98,594 (132)
Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah
CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review, 2023 Regional autonomy as the government's choice in the administration of regional government to assist efficient and effective regional governments in managing governance. The desantralization pattern distributes authority to the regions within territorial limits. The fundamental organization enables the governing policies of a system.
Sieska Afriana Sintasari, Winanda Kusuma
openaire +1 more source
JATISWARA, 2017 Research on the Legal Protection of the Coastal Zone, Coral Reef Protection Studies in Central Lombok regency was conducted on the basis of problems in local government's efforts for the maintenance terubu reefs in Central Lombok regency and about the institutional functions of the law enforcement community. The approach used in this study is empirical
openaire +1 more source
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 2021 The regional autonomy policies generally appear because of bad implementation from government machine. It does not go from local society and small society needs. The regional disatisfaction to the government also is encouraged by massively exploitation of natural resources that occure in regoins that have many natural resources, but there is not ...
openaire +2 more sources
Economic Journal of Emerging Markets, 2016 Tanggal 25 April 1995, sejarah mencatat dimulainya pencanangan proyek uji coba otonomi daerah oleh Presiden Soeharto dengan nama program pemantapan Daerah Percontohan Otonomi untuk 26 Dati II.
Mudrajad Kuncoro
doaj +7 more sources
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2003 Paper ini akan mencoba membahas dampak penerapan otonomi daerah, khususnya dampak alokasi atau penyaluran dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap pengendalian moneter selama periode pertama (tahun pertama) penerapan otonomi daerah.
Rifki Ismal
doaj +1 more source
Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia
Khazanah Hukum, 2020 Studi ini mencoba untuk mengkaji politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris di Indonesia.. Sumber yang diulas berdasarkan juskonstitun yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah berbentuk UU terhadap daerah-daerah ...
Ardika Nurfurqon
doaj +1 more source
DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA [PDF]
Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 2019 Fiscal decentralization cannot be separated from the implementation of regional autonomy to regulate regional finance according to their respective potential.
Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso
doaj +1 more source
Peningkatan Peran Strategis Litbang dalam Pemantapan Otonomi Daerah di Propinsi Papua
Jurnal Bina Praja, 2009 Dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di mana daerah memiliki kewenangan ...
Agus Hartopo
doaj +1 more source
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 Dua Undang-Undang (UU) baru tentang otonomi daerah yaitu UU No.22 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 1999 tentang pengembangan keuangan pusat dan daerah dipastikan akan melahirkan perubahan yang cukup drastis pada organisasi-organisasi di daerah ...
Endang Wirjatmi Tri Lestari
doaj +1 more source
Kedudukan Daerah K¬husus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia [PDF]
, 2015 Indonesia adalah negara kesatuan yang menggunakan konsep desentralisasi. Desentralisasi diwujudkan dalam bentuk otonom daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
Bernada, Y. S. (Yaffed) +1 more
core