Results 51 to 60 of about 98,594 (132)
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP OTONOMI DAN DESENTRALISASI
DiH, 2021 The research objective was to determine the existence of Presidential Decree No. 33-2020 in the perspective of the principles of autonomy and decentralization Regional autonomy means regional rights to regulate and manage government affairs decentralized
Rusdianto Sesung, Syofyan Hadi
doaj +1 more source
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016 Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Pemerintah Daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan ...
openaire +3 more sources
Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020 Pengelolaan otonomi daerah tidak terlepas dari sumber pembiayaan untuk pendapatan daerah berupa pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan pungutannya kepada daerah dan pajak daerah sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah otonomi daerah.
openaire +1 more source
Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Masalah dan Prospek [PDF]
, 2005 Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa Perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Di era otonomi daerah, Pemda bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang di luar pendidikan tinggi (SD, SLTP, SLTA).
Priyono, E. (Edy)
core
History and Implication of Decentralization Policy in Indonesia
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 Makalah ini memaparkan perkembangan otonomi daerah dari perspektif kesejarahan, sejak jaman penjajahan Belanda hingga masa reformasi yang ditandai laihirnya paket UU Otonomi Daerah tahun 1999.
Tri Widodo W Utomo
doaj +1 more source
Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah [PDF]
, 2008 Otonomi daerah sesudah lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998 yang seiring dengan berhembusnya angin reformasi, diselenggarakan dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Saleh, H. A. (Hasrat)
core
PENERAPAN BALANCED SCORECARD UNTUK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jurnal Bina Praja, 2015 Balance Scorecard dapat menuntun manajemen dan anggota organisasi dalam menterjemahkan visi, misi serta strategi organisasi ke dalam tindakan yang nyata.
Teguh Narutomo
doaj +1 more source
Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan [PDF]
, 2015 Sumber daya manusia sangat mempunyai pengaruh penting untuk meningkatkan kualitas pegawai dan pelayanan terhadap masyarakat serta di dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
Ernalis, F. (Fitri)
core
Jurnal Desentralisasi, 2012 Arise among scholars about whether the pros and cons of fiscal decentralization to reduce corruption or whether it exacerbates corruption. Facts in Indonesia show that the fiscal decentralization or regional autonomy would exacerbate corruption because there is no public control, there is no state institution that is able to effectively control the ...
openaire +1 more source