Jurnal Desentralisasi, 2012 Since 1999, Indonesia, after more than 13 years of implementing decentralization political, administrative, and fiscal—programs are still struggling to reach its ultimate goals, which is to bring justice and welfare of the local people. The current implementation of the symmetrical decentralized model contains a variety of weaknesses, unable to ...
Ratri Istania, Dedi Junaedi
openaire +1 more source
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH KOTA SURAKARTA [PDF]
, 2009 Dalam perkembangannya, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintahan daerah guna menjalankan urusan “rumah tangganya” sendiri tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat.
Mustikoarto, Yosafat
core
PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH [PDF]
, 2016 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah baik secara simultan maupun parsial, terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Aceh.
Rizka Azzahra Nabila
core
KUALIFIKASI PERBUATAN YANG DILARANG DALAM PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
DiH, 2012 Abstrak Era reformasi membawa perubahan paradigma dari pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang desentralisasi. Pergeseran paradigma ini menyebabkan perencanaan pembangunan yang dulunya bersifat top down menjadi buttom up.
Michael Koesoema
doaj +1 more source
Kebijakan Politik Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [PDF]
, 2014 Penelitian ini berjudul, kebijakan politik otonomi daerah berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan sistem otonomi sebagai tatanan yang membagi wewenang, tugas dan tanggung ...
SUTRISNO, A. (AHMAD)
core
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerntah Pusat dan Daerah merupakan bekal dalam rangka menyongsong pemberlakuan otonomi daerah pada bulan Januari tahun 2001.
openaire +1 more source
OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI
Public Service and Governance Journal, 2022 <h1 align="center">ABSTRAK</h1><p><strong> </strong>Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan terutama pada penyelenggaraan Pemerintaah Daerah.
openaire +1 more source
ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH [PDF]
, 2010 Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendorong peran masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dengan ...
PUSPITASARI, PUSPITASARI
core
Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
Jurnal Konstitusi, 2016 The position of Regional Representative Council in the context of the implementation of the legislative function has an important role in order to create the principle of checks and balances between state institutions which include the House of ...
Ria Casmi Arrsa
doaj +1 more source
Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan dalam Implementasi Otonomi Derah di Propinsi Jambi. [PDF]
, 2012 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tipologi pertumbuhan ekonomi regional di Propinsi Jambi setelah implementasi kebijakan otonomi daerah dan Berapa besar disparitas pendapatan antar wilayah/kabupaten di Propinsi Jambi setelah ...
Yati, E. U. (Etik)
core