Dialog Sebagai Suatu Cara Penggunaan Teori Complexity dalam Pemerintah Kabuapaten/Kota
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 Dua undang-undang (UU) baru tentang otonomi daerah, yaitu UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, dan UUNo. 25/1999 tentang Perimabangan Keuangan Pusat dan Daerah, dipastikan akan melahirkan perubahan yang cukup drastis pada organisasi-organisasi di ...
Endang Wirjatmi Tri Lestari
doaj +1 more source
PENGARUH PENDAPATAN SENDIRI DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN DANA OTONOMI KHUSUS SEBAGAI PEMODERASI PADA KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH [PDF]
, 2017 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal secara simultan dan parsial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan peran Dana Otonomi Khusus dalam memoderasi hubungan ...
Hayatun Nufus
core
Does diversity matter for development? New evidence of ethnic diversity's mediation between internal migration and economic growth across Indonesia's regions. [PDF]
J Popul Res (Canberra), 2023 Ananta A +3 more
europepmc +1 more source
Implementasi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Jurnal Bina Praja, 2009 Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataan yang dihadapi belum berfungsi secara efektif dan efisien.
Hasoloan Nadeak
doaj +1 more source
Pelayanan Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah [PDF]
, 2016 Kajian ini menganalisis terhadap problematika dalam pelayanan public dalam kerangka otonomi daerah.Perkembangan otonomi daerah memiliki disain yang berbeda-beda dalam dekade kepemimpinan pemerintahan,mulai dari orde lama, orde baru dan reformasi ...
Kabir, K. (Kabir)
core
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2017 Regulations in the area of regional autonomy is as a policy instrument in the regional administration of the widest. The formation of local regulations in accordance with the public interest its implementation should be based on the principles of local autonomy and substance of local regulations must not conflict with the public interest and the law is
openaire +2 more sources
Paradoxes of indigeneity: identity, the state, and the economy in Indonesia. [PDF]
Dialect Anthropol, 2021 Duile T.
europepmc +1 more source
Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah
Journal of Governance Innovation, 2019 Abstrak Otonomi daerah adalah suatu bentuk demokrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri dengan berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku. Implementasi otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
openaire +2 more sources
Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah
Jurnal Sosial Teknologi, 2021 Latar belakang: Sengketa antara privat dengan publik memerlukan intervensi pemerintah. Penetapan kebijakan untuk publik dalam rangka meredakan ketegangan publik-privat, melindungi eksistensi masing-masing, serta menghindari kekacauan antara keduanya semakin menguatkan kedudukan maupun fungsi kebijakan publik. Tujuan penelitian: Untuk kemandirian daerah
openaire +2 more sources
Kemiskinan dan Lingkungan dalam Kerangka Otonomi Daerah Studi Kasus di Lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah [PDF]
, 2007 Penelitian ini menggali pelaksanaan otonomi daerah di tingkat bawah dan mengungkap perannya dalam pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan melalui kasus penambangan pasir di kawasan Gunung Merapi.
Witono, T. (Toton)
core