Results 81 to 90 of about 98,594 (132)
Flypaper effect assessment methods in the expansion of regional autonomy. [PDF]
Tanjung AH +6 more
europepmc +1 more source
KEWENANGAN DPRD DALAM PEMBAHASAN PERDA BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 2008 DALAM KAJIAN FIQIH SIYASAH [PDF]
Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul, terkait dengan kewenangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA. Supaya tidak terkesan keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut: 1. Otonomi daerah sebagai
Istikomah, Rini
core +1 more source
Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah
Abstract: The authority in making the Regional Regulation (Perda) is a tangible manifestation of the application of the widely autonomy owned by a certain region. As a country that adheres to the principle of legality in each preparation and formation of legislation, the definition of regional authority in the preparation and establishment of local ...
openaire +2 more sources
ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN SALATIGA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH [PDF]
Dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun1999, membawa konsekuensi bahwa daerah mampu melaksanakan otononomi daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif,
SETYARINI, ISTI
core
Wonosobo merupakan kabupaten yang mempunyai petensi besar di sektor Pertanian. Lebih dari 50% penduduk Kabupaten Wonosobo berprofesi sebagai petani. Isu tentang pertanian dan kesejahteraan petani selalu menjadi isu sentral ketika memasuki masa pemilihan ...
Nur Saudah Al Arifa
doaj +1 more source
Desentralisasi Fiskal sebagai Alternatif Menggali Sumber Dana Pembangunan dan Mewujudkan Otonomi Daerah [PDF]
Tanggal 25 April 1995, sejarah mencatat dimulainya pencanangan proyek uji coba otonomi daerah oleh Presiden Soeharto dengan nama program pemantapan Daerah Percontohan Otonomi untuk 26 Dati ...
Kuncoro, M. (Mudrajad)
core
Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah Indonesia
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berimplikasi terhadap model penyelenggaraan pemerintahan dari structural efficiency model menjadi local democracy model.
openaire +2 more sources
Tuntutan Reformasi akan OTONOMI DAERAH telah dipenuhi Pemerintah dan DPR dengan dikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Seda, F. (Frans)
core
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN BREBES SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH (TAHUN 1993-2004) [PDF]
Penelitian ini mengambil tema tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Brebes Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah (Tahun 1993.1 – 2004.4)”.
RISGIANTO, RISGIANTO
core
The Sharia Legislation in Tasikmalaya [PDF]
Bersamaan dengan hadirnya demokasi di Indonesia lewat Reformasi pada tahun 1998, praktek penyelenggaraan Negara berlangsung secara dinamis. Salah satu kedinamisannya adalah otonomi daerah yang implementasinya telah memicu interpretasi yang luas ...
Zubaidy, A. (Anang)
core

