DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN ( Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo) [PDF]
, 2011 Perkembangan masyarakat desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis berkaitan dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan.
WARTOYO, WARTOYO
core
Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
Warta Pengabdian, 2020 Abstrak Desa adalah suatu lembaga Negara yang merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dwi Herlinda +2 more
openaire +2 more sources
Pengujian Peraturan Kebijakan Oleh Yudikatif (Telaah Putusan Mahkamag Agung Nomor 23p/hum/2009) [PDF]
, 2016 Suatu produk hukum di Indonesia berupa peraturan (regels) yang bersifat mengatur (regelling) dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, sedangkan beschiking dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian vonis dapat ...
Taufik, M. I. (Muhamat)
core
Paradoxes of indigeneity: identity, the state, and the economy in Indonesia. [PDF]
Dialect Anthropol, 2021 Duile T.
europepmc +1 more source
PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Syiar Hukum, 2017 Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkrit.
Arif Firmansyah
doaj +1 more source
Nutrient Composition of Indonesian Specialty Cereals: Rice, Corn, and Sorghum as Alternatives to Combat Malnutrition. [PDF]
Prev Nutr Food Sci, 2023 Winarti C +7 more
europepmc +1 more source
Dialogia Iuridica, 2019 Abstrak Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat hierarkis, oleh sebab itu ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung No.543 Tahun 2018, khususnya yang mengatur tentang pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah ...
Ocky Januar +2 more
doaj +1 more source
Taxing sugar sweetened beverages in Indonesia: Projections of demand change and fiscal revenue. [PDF]
PLoS One, 2023 Widarjono A +4 more
europepmc +1 more source
Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2007 The central government policy which granted the autonomy for some local governments has brought about the rise of local regulations which are drafted in accordance with the local aspirations. Accordingly, for the residences where their socio-historical backgrounds are marked with Islamic tradition, tends to aggregate Islamic values in the regulations ...
openaire +4 more sources
The Optimization of Bawaslu’s Role in the 2024 Simultaneous Elections
Jurnal KonstitusiAbstrak Salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara termasuk Indonesia yakni melalui pemilu, dimana pemilu menjadi arwah proses demokratisasi.
Aini Shalihah, Ernawati Huroiroh
doaj +1 more source