Results 91 to 100 of about 757,541 (174)

PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Syiar Hukum, 2017
Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkrit.
Arif Firmansyah
doaj   +1 more source

Paradoxes of indigeneity: identity, the state, and the economy in Indonesia. [PDF]

Dialect Anthropol, 2021
Duile T.
europepmc   +1 more source

PENGATURAN PENGESAHAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN PADA PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 543 TAHUN 2018 DAN KONSISTENSITNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ATASNYA

Dialogia Iuridica, 2019
Abstrak Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat hierarkis, oleh sebab itu ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung No.543 Tahun 2018, khususnya yang mengatur tentang pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah ...
Ocky Januar, Agus Setiawan, Pan, Lindawaty Suherman Sewu   +2 more
doaj   +1 more source

Nutrient Composition of Indonesian Specialty Cereals: Rice, Corn, and Sorghum as Alternatives to Combat Malnutrition. [PDF]

Prev Nutr Food Sci, 2023
Winarti C, Widaningrum, Widayanti SM, Setyawan N, Qanytah, Juniawati, Suryana EA, Widowati S.   +7 more
europepmc   +1 more source

Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2007
The central government policy which granted the autonomy for some local governments has brought about the rise of local regulations which are drafted in accordance with the local aspirations. Accordingly, for the residences where their socio-historical backgrounds are marked with Islamic tradition, tends to aggregate Islamic values in the regulations ...
openaire   +4 more sources

Taxing sugar sweetened beverages in Indonesia: Projections of demand change and fiscal revenue. [PDF]

PLoS One, 2023
Widarjono A, Afin R, Kusnadi G, Firdaus MZ, Herlinda O.   +4 more
europepmc   +1 more source

The Optimization of Bawaslu’s Role in the 2024 Simultaneous Elections

Jurnal Konstitusi
Abstrak Salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara termasuk Indonesia yakni melalui pemilu, dimana pemilu menjadi arwah proses demokratisasi.
Aini Shalihah, Ernawati Huroiroh
doaj   +1 more source

PROBLEMATIKA PENDELEGASIAN PERATURAN PRESIDEN DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA [PDF]

Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, 2019
Government Regulation and Presidential Regulation are the basis for delegating the authority within the constitutional system in Indonesia. As the foundation of the implementation of the government, the accuracy of the content material and boundaries that are regulated are needless to say, significant.
openaire   +1 more source

Optimalisasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Hiper-Regulasi di Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4 ...
Sujatmiko Sujatmiko, Willy Wibowo, Muhaimin Muhaimin, Yuliyanto Yuliyanto, Eko Noer Kristiyanto, Ulya Fajri Amriyeny, Dian Nurcahya Nurcahya   +6 more
doaj   +1 more source

KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DiH, 2018
Ketentuan yang diatur di dalam Perbup Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok, menghendaki dimasukkannya Tanah Bengkok ke dalam APBDes, yang berseberangan dengan PP 47 Tahun 2015 yang tidak mengamanatkan sebagaimana yang diatur pada ...
Gunawan Adi Purwanto
doaj   +1 more source