Results 41 to 50 of about 757,541 (174)
Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia [PDF]
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018 This article discusses the hierarchy of regulation formation. The problem being discussed in this article is related to the regulations that are formed contrary to the rules above and therefore, they are canceled or revised. Although explicitly in the formation of regulations, it is mandatory to follow the regulation hierarchy.
openaire +3 more sources
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2014 Lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang perbankan syari’ah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syari’ah di Indonesia.
Syaugi Syaugi
doaj +1 more source
Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Analogi Hukum, 2020 Local Government has the rights to enfore each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as ...
Ida Ayu Dyah Permata Dewi +2 more
openaire +2 more sources
Penelitian Pelestarian Dan Pemanfaatan Sumberdaya Arkeologi
Berkala Arkeologi, 1997 Dalam pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan di Indonesia dewasa ini sering terjadi konflik-konflik kepentingan antar sektoral. Sektor yang kurang menghasilkan barang maupun jasa, sering terkalahkan dalam konflik tersebut.
Muhammad Hidayat
doaj +3 more sources
Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah
Jurnal Konstitusi, 2016 Constitutional discourse can not be separated from the discussion on democracy building. The existence of the House of Representatives in Indonesia with its oversight function of government is one manifestation of democracy.
Zulkarnain Ridlwan
doaj +1 more source
GAGASAN PENGATURAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI PERATURAN PERUBAHAN DAN PERATURAN OMNIBUS LAW
Jurnal USM Law Review, 2020 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengapa dibutuhkan pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus law serta bagaimana pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus ...
Edy Sujendro
doaj +1 more source
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH LAHAN PERMUKIMAN WARGA UNTUK PENDIRIAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) OLEH PT TOWER BERSAMA GROUP DI SEMARANG [PDF]
, 2015 Perjanjian Sewa menyewa lahan merupakan suatu proses yang dipilih oleh PT Tower Bersama Group sebagai Pengelola Menara untuk mengadakan kontrak dengan warga yang lahan permukimannya digunakan dalam pembangunan menara Base Tranceiver Station (BTS ...
Arrumaisha , Rizkita
core
, 2023 Peraturan daerah merupakan salah satu jenis aturan undang-undang di jenjang daerah yang dibuat oleh pimpinan daerah, baik wilayah provinsi ataupun daerah kabupaten/kota serta DPRD provinsi maupun Kabupaten/Kota. Perda menekankan pada kewenangan daerah untuk membuat peraturan daerah, sedangkan aturan undang-undang lainnya secara teknis lebih jauh ...
Rasdiana Mustapa, Nur Fadillah
openaire +1 more source
Review of European, Comparative &International Environmental Law, EarlyView.Abstract Just Energy Transition Partnerships (JETPs) are novel financing mechanisms that encourage coal‐dependent emerging economies to transition away from fossil fuels. JETPs aim to facilitate coal phaseout and transitions to renewable energy through private and public financing.
Francine Hug
wiley +1 more source
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tunjangan Profesi untuk guru dan Dosen [PDF]
, 2009 Peraturan Pemerintah (PP) 41/2009 tentang Tunjangan Profesi untuk guru dan ...
Peraturan Pemerintah, PP 41/2009
core